PASURUAN, TADATODAYS.COM -  Empat dari enam fraksi di DPRD Kota Pasuruan menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020. Dalam sidang paripurna yang digelar Senin (15/2/2021) siang, itu banjir penolakan oleh mayoritas fraksi di lembaga legislatif tersebut.

Beragam alasan penolakan disampaikan lewat pembacaan rekomendasi DPRD. Sebagai pembaca rekomendasi adalah Helmi, yang menyampaikan poin-poin catatan dari enam fraksi di DPRD Kota Pasuruan.

Sorotan tajam diutarakan empat fraksi yakni, Fraksi Golongan Karya, fraksi Keadilan Sejahtera, fraksi Amanah Pembangunan, dan fraksi Kebangkitan Bangsa.

Fraksi Keadilan sejahtera misalnya, yang mengkritisi pemindahan kas daerah ke beberapa bank lain selain Bank Jatim.

Sedangkan, fraksi Golongan Karya menyoroti minimnya indikator keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Pasuruan.

Atas beberapa hal tersebut, kemudian dinyatakan penolakan atas LKPj Tahun Anggaran 2020.

Ketua Fraksi Golongan Karya, M. Syaifudin saat ditemui tadatodays.com seusai paripurna mengatakan, sikap menolak tersebut dimaksudkan sebagai momentum ke depannya agar perangkat daerah lebih matang menyusun program dan menyusun anggaran belanja. "Tidak ada kaitan dengan politik itu (penolakan)," ujar Syaifudin.

Senada dengan Syaifudin, Ketua Fraksi Amanah Pembangunan Helmi, menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin ke depannya legislatif dan eksekutif terjalin kerjasama untuk lebih baik lagi menata program untuk masyarakat.

"Kami hanya ingin semua perangkat daerah yang hadir tadi ke depannya menyusun program dan pengelolaan anggaran dengan sebaik-baiknya," terang Helmi.

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, menanggapi santai rekomendasi legislatif yang dominan melakukan penolakan tersebut. Menurut Teno, pihaknya tidak paham dengan sorotan-sorotan yang disampaikan oleh para wakil rakyat tersebut.

"Kenapa baru sekarang disuarakan?," kata Teno. (ly/don)