Pariwisata Terpadu Butuh Pendampingan dan Peran Maksimal OPD

Iqbal Al Fardi
Iqbal Al Fardi

Thursday, 08 Sep 2022 13:54 WIB

Pariwisata Terpadu Butuh Pendampingan dan Peran Maksimal OPD

JEMBER, TADATODAYS.COM - Melalui FGD bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Wisata Terpadu Perhutani di Kabupaten Jember” bersama Perhutani Regional Jawa Timur, Rabu (7/9/2022), Pemkab Jember bertekad mengembangkan pariwisata terpadu demi percepatan ekonomi di Jember. Namun, pegiat Wisata Jember Hasti Utami mengingatkan, pengembangan pariwisata terpadu butuh pendampingan dan peran maksimal OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Di forum FGD tersebut, Hasti Utami menyampaikan materi mengenai strategi pengembangan ekowisata hutan. Ia menjelaskan bahwa pariwisata ialah bisnis kreatif. “Modal utamanya ialah kreativitas. Bukan uang. SDM harus dibangun pertama. Peran pemerintah seharusnya di sini (pengembangan SDM, red). Bukan hanya sekadar pelatihan. Namun juga pendampingan,” terangnya.

Sedangkan menurut Hasti, pendampingan yang dimaksud masih belum ada. “Pendampingan ini belum ada di masyarakat. Mengingat semangat yang dimiliki masyarakat itu besar. Sayang jika tidak dibarengi oleh ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

Dalam FGD itu disebutkan ada 13 titik wisata yang akan dikembangkan. Masing-masing adalah wisata Kampung Durian, Pakis; Rancak Gunung Pasang, Panti; Air Terjun 7 Bidadari, Sumberjambe; Artha Wana Mulya (PPPG Cluster Durian Sidomulyo), Silo; SJ 88, Jelbuk; Pemandian Batu Jubang, Mumbulsari; Air Terjun Rengganis, Sumberbaru; Air Terjun Tancak Tulis, Tanggul; Agro Sumber Pelangi, Bangsalsari; Religi Bujuk Melas, Silo; Wisata Taman Rimba, Silo; Paralayang Skyland, Wuluhan;  dan Megalitikum, Arjasa.

Terkait pengembangan wisata, Hasti berpendapat bahwa Bupati telah bekerja keras untuk membuka pintu kerja sama dengan banyak pihak. “Bupati sudah bekerja keras membukakan pintu kerja sama dengan banyak pihak,”  ujarnya saat dihubungi tadatodays.com usai FGD.

Hasti juga berpendapat, masyarakat sudah semangat dalam membangun pariwisatanya. Tetapi peran OPD masih minim. “Saya kira masyarakat sendiri sudah semangat dalam membangun pariwisatanya. Tinggal peran OPD yang sementara ini masih minin,” ujarnya.

Ia mencontohkan minimnya peran OPD, salah satunya ialah MoU Pemkab dengan organisasi pariwisata, seperti Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan Indonesian Tour Leaders Association (ITLA). “Harusnya bisa langsung dilanjut dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh dinas. Namun ternyata sampai detik ini draft PKS DPC ASITA dengan Dispar tidak ada kabarnya,” kata Hasti.  (iaf/why)


Share to