BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Rembuk Disabilitas. Kegiatan ini sebagai forum tahunan untuk menyerap aspirasi dan merumuskan solusi bagi penyandang disabilitas.

Rembuk disabilitas dilangsungkan di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Senin (15/9/2025). Kegiatan ini dihadiri berbagai organisasi disabilitas serta jajaran OPD terkait.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen pemkab untuk menjadikan Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusif, di mana seluruh elemen masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama, termasuk para penyandang disabilitas.

“Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman-teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi dan saling mengingatkan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.

Dalam sesi diskusi, berbagai permasalahan disampaikan oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Salah satunya datang dari Bibit, guru sekaligus perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

“Kami ingin agar disediakan transportasi publik yang ramah difabel. Kami juga berharap agar pemkab lebih banyak memberikan alat bantu bagi para teman disabilitas. Termasuk mengikutsertakan kelompok difabel dalam kampanye kesehatan bersama,” jelas Bibit.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif OPD dalam program-program yang menyentuh langsung kebutuhan disabilitas.

Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo atau yang akrab disapa Yayan, menjelaskan bahwa rembuk ini membahas lima isu utama yaitu Kesehatan, Pekerjaan, Sosial, Pemberdayaan dan Bidang lain yang relevan.

Kelima bidang tersebut dibahas mendalam oleh peserta dari tiga aspek, permasalahan yang dihadapi, fakta di lapangan, serta harapan atau solusi yang diinginkan. “InsyaAllah semua masukan ini akan kami akomodir satu per satu. Ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” ungkap Yayan.

Sebagai wujud nyata komitmen inklusivitas, Bupati Ipuk menyatakan bahwa Pemkab akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan, bila memungkinkan, regulasi ini akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan dari teman-teman disabilitas. Semoga Banyuwangi benar-benar menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok,” tutup Bupati Ipuk. (azi/why)