PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Agenda tersebut diselenggarakan di Ruang Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Kamis (24/7/2025).

Musrenbang RPJMD tersebut dihadiri dan dibuka langsung Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo, termasuk Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusum.

Sedangkan dari Pemerintah Provinisi Jawa Timur, hadir langsung Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Andhika Pratama Herlambang. Sejumlah tamu undangan dari unsur Forum CSR Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo, dan pimpinan lembaga atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan se-Kabupaten Probolinggo serta perguruan tinggi bersama organisasi mahasiswa. Berikutnya turut hadir pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD.

Usai dibuka, Musrenbang digelar dengan seminar dan dialog interaktif. Sejumlah narasumber dari Universitas Brawijaya Malang didatangkan pada Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan dalam paparannya bahwa RPJMD dirancang berdasar dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Kemudian tujuan RPJMD diantaranya yaitu menyelaraskan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Tujuan lain yaitu menetapkan indikator kinerja utama daerah untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi dasar evaluasi pencapaian pembangunan. "RPJMD juga bertujuan menampung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat sipil," terangnya.

Adapun tujuan lainnya yaitu memastikan adanya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan inklusibilitas. Sedangkan tujuan berikutnya yaitu mendapatkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terarah.

Kemudian Sjaiful melaporkan dalam kesempatan ini terkait progres tahapan penyusunan RPJMD. Dilaporkan bahwa proses rancangan RPJMD, itu merupakan hasil konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

Kemudian juga dari hasil pansus dengan DPRD Kabupaten Probolinggo melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat jadi pentahelix. Hasil dari kolaborasi tersebut juga menjadi bahan penyempurnaan rancangan RPJMD yang kemudian ditetapkan menjadi rancangan akhir.

“Rancangan akhir selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan oleh DPRD. Selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahunnya selama masa jabatan kepala daerah," jelasnya.

Rencana pembangunan ini diuraikan setiap lima tahun dalam rencana pengembangan jangka menengah daerah atau RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi misi dan program bupati dan wakil bupati. Termasuk tujuan, sasaran, strategi kebijakan, pengembangan regional, keuangan lokal dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun. "Dalam penyusunan APBD harus mengacu pada beberapa regulasi sebagaimana dalam RPJMD," jelasnya.

Sementara, terdapat 10 permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo. Masing-masing ialah tingginya angka kemiskinan dibandingkan angka nasional dan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang belum begitu baik artinya masih relatif rendah. Kemudian rasio gini yang memang bagus tetapi tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Kemudian kualitas SDM yang belum melalui IPM relatif rendah dibandingkan provinsi dan kabupaten sekitar. Lalu gender, kualitas pembangunan manusia antara gender juga masih relatif rendah. Kemudian indeks transit Kabupaten Probolinggo yang sudah bagus ini menurun.

Tingkat pengangguran cenderung meningkat. Kualitas pembagunan infrastruktur maupun lingkungan hidup yang masih relatif rendah. Kemudian yang kesembilan yaitu kinerja tata kelola pemerintah yang harus terus ditingkatkan. Yang kesepuluh adalah kemandirian keuangan daerah maupun derajat desentralisasi fiskal yang relatif rendah.

SEMANGAT MUSRENBANG: Bupati Probolinggo, Gus dr. Moh. Haris berfoto bersama peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 usai kegiatan rampung.

Adapun strategi pembangunan daerah yang dituangkan di dalam RPJMD adalah penguatan pondasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui dukungan sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Kemudian yang kedua pembangunan wilayah yang selaras dengan arah pembangunan kewilayahan provinsi dan pusat.

Ketiga, percepatan penurunan kemiskinan. Kempat penguatan pondasi peningkatan kualitas sdm pelaku pembangunan. Kelima penguatan pondasi penyelesaian permasalahan lingkungan dan sumber daya alam. Keenam penguatan pondasi kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana. Ketujuh penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang gesit dan pelayanan publik. "Terakhir peningkatan PAD dan kemandirian keuangan daerah

Visi Kabupaten Probolinggo di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE, sejahtera amanah religius serta eksis berdaya saing. Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. 5 misi yaitu SAE pemerintahan, SAE ekonomi, SAE pendidikan dan kesehatan, SAE infrastruktur, serta SAE Sosial.

Sekretaris Bappeda Jatim Andhika Pratama Herlambang berharap Pemkab Probolinggo dapat mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan. Walaupun Bappeda Provinsi Jawa Timur sudah mengetahui dan sudah melaksanakan evaluasi. "Memang terus kami review dan hasilnya dari pelaksanaan ini nanti diharapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD dituangkan dalam berita acara kesepakatan untuk menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029," jelasnya.

Andhika menyampaikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo sesuai data dari BPS bahwa Pendapatan Asli Deerah (PAD) dari Tahun 2022 sampai Tahun 2004 untuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Kabupaten Probolinggo mendapatkan sekitar Rp 260 miliar. Sedangkan Tahun 2023 turun Rp 255 miliar. Tapi di Tahun 2024 naik menjadi Rp 348 miliar.

"Jadi PAD dan belanja daerah di Tahun 2025 untuk Kabupaten Probolinggo itu sekitar Rp 441 miliar untuk PAD-nya, dilihat naik. Belanja daerahnya Rp 2,5 triliun ini potret Kabupaten Probolinggo.

Menurut pria berkacamata ini bahwa realisasi PAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Rp 348 miliar, dan realisasi Pendapatan transfer itu Rp 1,9 triliun. Sehingga persentase PAD terhadap pendapatan transfer hanya 18,2 persen, itu masih kecil. "Artinya masih perlu didorong PAD dari Kabupaten Probolinggo sendiri tidak tergantung dari dana transfer baik pusat maupun dari provinsi," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma dalam sambutannya mengatakan tahapan Kabupaten Probolinggo masih masuk dalam tahapan penyusunan RPJMD.  Sekalipun hanya tersisa dua atau tiga kabupaten kota menurut Bappeda Provinsi Jawa Timur yang belum ditetapkan RPJMD-nya. "Ya kita termasuk yang terakhir, mudah-mudahan sebelum target yang ditetapkan, RPJMD ini sudah selesai kita sepakati bersama di kantor DPRD," jelasnya.

Oka berpesan dalam penyusunan RPJMD, itu harus terukur dan sesuai dengan kemampuan SDM Pemkab Probolinggo. Pasalnya kalau hanya sesuai dengan keinginan Pemkab Probolinggo, tapi tidak mengukur kemampuan fiskal dan kemampuan SDM yang ada, itu nanti khawatir menjadi bumerang.

Oka juga berharap RPJMD harus partisipatif. Pasalnya dalam proses penyusunan ini tidak cukup berdasarkan analisa dari technokrasi saja. Kalau analisa teknokrasi mungkin sudah cukup ada ahli.

"Tapi perlu kiranya memang dimasukkan berdasarkan kajian partisipatif. Kajian partisipatif banyak hal, bisa berasal dari anggota DPRD yang asal-usulnya bisa dari pokok-pokok pikiran DPRD. Juga yang bisa asal-usulnya dari teman-teman hasil rekomendasi reses anggota DPRD atau bisa dari yang lain-lain. Bisa juga dari hasil musrenbang tingkat kecamatan dan sebagainya," ujarnya

Adapun hasil reses tahap III Tahun 2025 pada Juli 2025 yang menjadi usulan masyarakat itu ternyata di setiap dapil yang muncul itu ada tiga hal yang pertama masih mengeluhkan mengenai kurang baiknya infrastruktur yang ada di Kabupaten Probolinggo. Baik jalan atau irigasi persawahan. "Hampir setiap kecamatan itu mengeluhkan mengenai sulitnya air. Yang ketiga mengenai maraknya atau kurangnya atau buruknya pengelolaan sampah yang ada di kecamatan-kecamatan kita ini

Sedangkan Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris dalam sambutannya bahwa semua organisasi profesi dan kemasyarakatan akan dilibatkan dalam satgas-satgas yang dibentuk Pemkab Probolinggo dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah.

"Akan bergabung di tengah-tengah kita, ada Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, teman-teman rumah sakit baik swasta, dan RS Negeri termasuk RS Rizani. Kami minta betul-betul untuk ada tim di situ yang juga terlibat di dalam Satgas kita. Termasuk kadin dan semua organisasi yang hadir," jelasnya.

Pasalnya, masing-masing organisasi, terutama yang terpusat, itu punya program juga. Maka program-program yang diluncurkan oleh Kabupaten Probolinggo ini akan coba dilinierkan dengan program-program yang dimiliki di organisasi kemasyarakatan. Seperti Muslimat punya program kemiskinan dan program stunting serta program yang lain-lain.

"Baik di Aisiyah juga begitu, program ini terpusat. Lah inilah yang kemudian harus kita bersama-sama membuat Satgas di IPM atau indeks pembangunan manusia, Satgas Kemiskinan, Satgas infrastruktur dan satgas lainnya," tegasnya.

Bupati Gus Haris meminta semuanya terlibat di satgas. Pasalnya memang semua harus terlibat secara langsung semuanya mengontrol melakukan pengawasan. Pengawasan apakah sudah benar pembangunan jalan-jalan mana yang menjadi skala prioritas.

"Infrastruktur tidak hanya jalan, sekolah-sekolah, sarana kesehatan, kemudian air. Masih banyak daerah kita yang masih kekurangan air dan banyak hal lain yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kita punya Satgas infrastruktur. Inilah yang nanti agar kiranya pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi masyarakat ikut," tuturnya. (*/hla/why)