PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Perda Kabupaten Probolinggo nomor 1 Tahun 2025 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan Perda nomor 2 Tahun 2025 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, mulai diterapkan. Ini setelah dua perda tersebut dilaunching oleh Pemkab Probolinggo di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Kamis (22/5/2025).

Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ dalam sambutannya mengatakan, tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari pemerintahan SAE telah menerbitkan dua perda. Ini merupakan hasil kolaborasi nyata legislatif dan eksekutif serta stakeholder, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. "Khususnya yang terkait dengan implementasi inklusi sosial," terangnya. 

Sedangkan prinsip inklusi sosial mencakup penghapusan diskriminasi, peningkatan aksesibilitas, penguatan hak asasi manusia, promosi keadilan sosial, serta pemertaan kesempatan.

Pelaksanaan program kesetata gender dan inklusi sosial dalam infrastruktur - kemitraan Indonesia Australia (Gesit-Kiat) melalui PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dan Pertuni. Diantara programnya PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo melakukan riset aksi di Jalan Sukapura, pertigaan Purut, Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya riset aksi di gedung RSUD Tongas dan kantor Kecamatan Kraksaan l.

Program inklusi sosial juga dilakukan melalui advokasi pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan. 

Program Gesit kiat lainnya yaitu pemberdayaan kelompok UMKM perempuan, dengan pelatihan manajemen usaha, perizin usaha, sertifikasi halal, serta pelatihan proses pengepakan bagi kelompok UMKM Srikandi Bromo. PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo juga melaksanakan penelitian tentang kualitas infrastruktur terhadap angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKA). Termasuk pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di dua desa. Yaitu Desa Alasnyiur, Kecamatan Besuk dan Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran.

Adapun program Gesit oleh Pertuni Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah riset aksi gedung dan jalan di Gedung Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan dan jalan desa Suko Kecamatan Maron hingga Desa Klaseman Kecamatan Gending. Baik berupa fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya pendataan disabilitas untuk pemetaan peluang kerja di empat kecamatan.

Berikutnya pelatihan bahasa isyarat untuk OPD dan OMS. Termasuk advokasi penyelenggaraan ULDK, launching fasilitas public yang ramah dan inklusif di area wisata Serunipoint. Selanjutnya pembangunan pedestrian yang ramah dan inklusif di depan Kantor Desa Suko, Riset aksi di empat halte di Kabupaten Probolinggo dan Perdes Inklusif di enam desa.

Program inklusi juga dilakukan oleh PD Aisiyah Kabupaten Probolinggo, berupa penyusunan rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan keluarga dalam pencegahan stunting, sekolah lansia berdaya serta inisiasi Musrenbang perempuan.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mendra Jati Kusuma menyatakan, dua perda yang diterbitkan ini merupakan berkat keras semua pihak. Bukan hanya lembaga DPRD saja, termasuk seluruh instansi, dan Pertuni sebagai inisiator juga. Kemudian PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, dan kerjasama dengan GESIT-KIAT. "Tak luputnya juga pada OPD-OPD yang sudah bersinergi untuk mengesahkan dan menyelesaikan perda Disabilitas dan Perda PUG," ungkapnya.

Oka berharap, dengan telah disahkannya Perda Disabilitas ini diharapkan menjadi jembatan bagi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan kesamaan hak baik dari pendidikan, kesehatan, maupun hak yang lain.

"Berikutnya dengan Perda PUG, semoga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi teman-teman di Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan kesempatan dalam rangka membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih SAE," harapnya. (hla/why)