Hilal Lahan Amrullah


Wartawan Tadatodays.com | 2022-09-14 20:45:51

Pemkab Probolinggo Salurkan PKH Plus dan BLT BBM; Wabup Timbul Ingatkan Peran Penting Pendamping Sosial

SIMBOLIS: Wakil Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko secara simbolis menyerahkan bantuan PKH Plus tahap 3 di Kecamatan Kotaanyar.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai didistribusikan oleh Pemkab Probolinggo, Kamis (8/9/2022). Selain BLT BBM, Pemkab Probolinggo secara bersamaan juga mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) plus. Khusus BLT BBM masih disalurkan kepada 35 persen dari total 135 ribu penerima.

PKH Plus merupakan salah satu program utama Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya, khususnya Jatim Sejahtera. Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau warga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) dan menjadi KPM PKH dengan komponen lanjut usia (lansia).

Baca Juga : Pemkab Probolinggo Takziah Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan; Wabup: Harapan Saya, Ini yang Terakhir

Tujuan pelaksanaan bantuan PKH Plus antara lain meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemanfaatan bantuan sosial berupa uang senilai Rp 2 juta per tahun yang disalurkan secara non tunai setiap tiga bulan sekali.

Baca Juga : Pemkab Probolinggo Takziah Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan; Wabup Timbul: Harapan Saya, Ini yang Terakhir

Program bantuan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat yang merupakan  lansia. "Pada tahap 3 disalurkan bagi 3.222 KPM lansia yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo," terang Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko saat hadir dalam pencairan PKH Plus di Kecamatan Kotaanyar.

Khusus untuk Kecamatan Paiton, jumlah yang mendapatkan PKH Plus sebanyak 101 KPM. Sementara khusus untuk Kecamatan Kotaanyar, jumlah yang mendapatkan PKH Plus sebanyak 135 KPM.

Harapannya,  ke depan lebih banyak lagi KPM yang mendapatkan bantuan PKH Plus ini. "Sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hidupnya dapat terjamin oleh pemerintah," kata Wabup Timbul. 

Selanjutnya, Wabup Timbul menambahkan bahwa peran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap KPM sangat diperlukan. Apalagi terhadap KPM lansia yang sudah tidak dapat lagi meninggalkan rumah karena faktor usia.

"Sistem jemput bola harus dilakukan oleh pendamping dan juga Bank Jatim Cabang Kraksaan sebagai penyalur. Agar dapat langsung mendatangi kediaman KPM tersebut. Dengan adanya perhatian dari pemerintah, maka mereka tidak akan merasa terpinggirkan," kata Wabup Timbul.

Selain bantuan PKH Plus, dalam rangka penanganan dampak inflasi/BBM, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tunai langsung BBM bagi sekitar 137.934 KPM PKH dan BPNT. "Tak luput juga di Kabupaten Probolinggo yang telah disalurkan sejak tanggal 8 Agustus 2022 oleh PT Pos Indonesia," jelas Wabup Timbul. 

Sedangkan BLT BBM disalurkan untuk dua bulan yaitu September dan Oktober, sejumlah masing-masing Rp 300 ribu serta bantuan sembako sejumlah Rp 200 ribu. Jadi setiap KPM menerima Rp 500 ribu.

BLT BBM diberikan kepada 5.566 KPM di Kecamatan Paiton dan 5.162 KPM di Kecamatan Kotaanyar. "Diharapkan dengan adanya BLT BBM ini dapat mengurangi pengeluaran KPM akibat naiknya harga BBM. Serta dapat menambah pendapatan selain bansos lain yang diperoleh seperti PKH dan BPNT," harap Wabup Timbul.

Wabup Timbul kemudian mengingatkan bahwa peranan pendamping sosial dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap jalannya penyaluran bantuan sosial, baik program BLT BBM maupun PKH Plus ini sangat penting.

"TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan pendamping PKH memastikan KPM-nya telah mendapatkan bantuan sosial tersebut agar dapat membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari akibat dampak inflasi. Tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan KPM atau masyarakat, karena merasa tidak mendapat undangan untuk penyaluran tersebut. Maka di sini juga pendamping sosial harus dapat memberikan solusi agar tidak terjadi ketidakpuasan dan gaduh pada masyarakat," tegas Wabup Timbul. (*/hla/why)