Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2021-10-14 17:00:39

Pemkab Tidak Berikan Bantuan Hukum untuk Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana Sari dan Suami

PENDAMPINGAN: Kabag Hukum Pemkab Probolinggo Priyo Siswoyo, memastikan bahwa pemkab memberikan bantuan hukum terhadap 18 ASN yang terjerat kasus jual beli jabatan Pj kades yang disidik KPK. Sementara untuk Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin tidak ada permintaan bantuan hukum kepada pemkan dari keduanya.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah memberikan bantuan hukum terhadap 15 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi tersangka atas kasus dugaan jual beli jabatan Pj kades. Kasus itu juga menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Hal itu disampaikan oleh Kabag Hukum Setda setempat, Prio Siswoyo. Saat dikonfirmasi pada Kamis (14/10/2021), ia mengatakan bahwa pembelaan itu dikhususkan untuk 18 orang ASN. Hanya saja, dari 18 orang itu, 3 orang di antaranya memilih pengacara dengan biaya sendiri. "Yaitu Hasan, Nurul Huda dan Malika," katanya, pada tadatodays.com.

Baca Juga : Geledah Rumah Seorang Kontraktor, KPK Gunakan Mesin Penghitung Uang

Sedangkan, untuk Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin serta dua orang mantan camat yang juga menjadi tersangka, pihaknya tidak memberikan fasilitas pembelaan itu. Itu dikarenakan hingga saat ini, keempatnya tidak meminta pemkab untuk menyelesaikan administrasi terkait pembelaan tersebut. "Berarti mereka pakai kuasa hukum sendiri," ujarnya.

Baca Juga : Langganan Dapat Proyek dan Jadi Timses Hasan Aminuddin, Rumah Pemborong Ini Digeledah KPK

Prio menambahkan kalau bantuan hukum ini diberikan melalui pengacara negara. Sehingga pihak-pihak yang mendapat pembelaan dari pengacara tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya, karena semuanya sudah ditanggung oleh negara dan bersifat prodeo atau gratis. "Kalau yang lain tidak tahu berapa uang profesionalnya," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan 22 orang tersangka kasus dugaan jual beli jabatan Pj kades di Kabupaten Probolinggo. Empat orang di antaranya adalah Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga mantan Anggota DPR RI, Hasan Aminudin. Lalu, mantan Camat Paiton Muhamad Ridwan dan mantan Camat Krejengan Dody Kurniawan. Keempatnya disangka menjadi penerima suap.

Sedangkan 18 orang lainnya sebagai pemberi suap. Yakni pj Kades Karangren, Krenjengan, Sumarto. Lalu Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Mashuren, Abdul Wafi, Khoim, Ahmad Syaifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin. Kesemuanya calon pj kades di Kecamatan Paiton, dan Kecamatan Krejengan. (zr/don)