PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Bupati Probolinggo Gus dr Moh. Haris mengeluarkan pernyataan soal “ternak LSM dan media” saat melantik pejabat eselon II di pendapa Kabupaten Probolinggo, Senin (20/10/2025). Setelah pernyataan ini jadi perbincangan ramai di media sosial, Bupati Gus Haris buru-buru memberikan klarifikasi.

Bupati Gus Haris menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa ucapannya tersebut tidak ditujukan kepada insan media maupun LSM, melainkan sebagai bentuk teguran kepada pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo yang diduga memanfaatkan media dan LSM untuk kepentingan pribadi.

“Celetukan itu sebenarnya bukan untuk sahabat-sahabat media dan LSM. Saya hanya mengingatkan teman-teman OPD agar tidak menjadikan media atau LSM sebagai alat untuk kepentingan pribadi,” kata Bupati Gus Haris, Senin (20/10/2025)

Menurutnya, selama ini hubungan pemerintah daerah dengan media dan LSM berjalan baik. Karena itu, dirinya merasa perlu meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada prasangka negatif.

“Saya mohon maaf secara pribadi dan juga atas nama Bupati Probolinggo. Tidak mungkin saya menyamakan teman-teman media dan LSM dengan istilah itu. Itu murni teguran internal,” tegasnya.

Bupati Haris juga memastikan bahwa dirinya akan terus menjaga komunikasi dengan para jurnalis dan lembaga masyarakat agar sinergi pembangunan daerah tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Haris menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, media, dan lembaga sosial.

“Saya berterima kasih atas masukan dari berbagai pihak. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, tentu akan kami perbaiki. Intinya, mari terus bersinergi untuk kebaikan Kabupaten Probolinggo,” kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan dan Masyarakat Independen Probolinggo (F-WAMIPRO) M. Suhri, menilai langkah cepat Bupati Haris dalam memberikan klarifikasi merupakan tindakan yang profesional dan patut diapresiasi.

“Kami menilai klarifikasi Bupati sangat terbuka dan menunjukkan itikad baik. Langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Suhri.

Ia menambahkan, polemik yang sempat muncul bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah lebih berhati-hati dan proporsional. (ndy/why)