Prihatin Tingginya Angka Buta Huruf di Probolinggo, Begini Pernyataan Sikap GMNI

Alvi Warda
Tuesday, 06 May 2025 19:38 WIB

DISKUSI: Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo saat menggelar diskusi. (Foto: istimewa)
PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo menyatakan prihatin atas tingginya angka buta aksara di Kabupaten Probolinggo. GMNI pun menyatakan sikapnya atas masalah ini.
Hal ini merespons data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang mencatat Probolinggo sebagai salah satu dari tiga kabupaten dengan Angka Buta Huruf (ABH) tertinggi di Jawa Timur pada 2024.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, Kabupaten Sampang menempati posisi pertama dengan ABH 14,02 persen, disusul Kabupaten Probolinggo (11,22 persen), dan Kabupaten Bondowoso (9,94 persen).
Menurut Ketua DPC GMNI Probolinggo Devia Rosa Amalinda fakta ini dinilai GMNI Probolinggo sebagai cerminan belum terpenuhinya hak dasar warga atas pendidikan. "Fakta ini menjadi cermin bahwa masih banyak warga yang belum menikmati hak dasar atas pendidikan, sebuah kondisi yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung," ujarnya pada Selasa, (6/5/2025).
DPC GMNI Probolinggo menegaskan, persoalan buta aksara tidak hanya terkait pendidikan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta masa depan generasi muda. Rendahnya literasi dapat menghambat daya saing sumber daya manusia dan memperlebar ketimpangan sosial.
Menyikapi hal tersebut, GMNI Probolinggo meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan instansi terkait untuk:

1. Menyusun langkah konkret dan terukur guna menurunkan angka buta huruf, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, dalam upaya pemberantasan buta aksara.
"Kami meyakini bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah keterbatasan pemerintah daerah, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci utama keberhasilan," tegasnya
DPC GMNI Probolinggo menekankan bahwa upaya penuntasan buta aksara bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.
Dengan pendidikan yang merata, Kabupaten Probolinggo dapat membangun generasi yang berdaya saing dan sejahtera. "Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Pendidikan adalah fondasi kemajuan, dan tidak boleh ada lagi warga yang tertinggal karena buta huruf," kata Rosa. (alv/why)




Share to
 (lp).jpg)