PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Ina Dwi Lestari, anak kedua pasangan mantan Wali Kota Probolinggo HM Buchori dan Hj Rukmini, terjun ke dunia politik. Meneruskan jejak politik bapak dan ibunya yang juga menjadi legislator sebelum menjabat kepala daerah, Ina kini nyaleg DPRD Jatim melalui Partai Nasdem. Tentang sorotan bahwa putrinya meneruskan dinasti politik, Rukmini menyatakan tidak mempermasalahkan. 

Pada Kamis (5/10/2023) lalu, Hj Rukmini memperkenalkan putri bungsunya, Ina Dwi Lestari, kepada para jurnalis. Ina saat ini tercatat sebagai bakal caleg Pemilu 2024 untuk DPRD Jawa Timur. Sebelumnya, putra sulung Hj Rukmini, yaitu Indi Eko Yanuarto juga disebut bakal nyaleg, namun akhirnya batal.

Tentang sorotan dinasti politik, Rukmini mengatakan bahwa hal itu sudah ia dapatkan sejak ikut terjun ke dunia politik setelah suaminya, HM Buchori sukses di dunia politik. "Tapi yang di atas ya begitu. Dulu saya disorot banget, tapi kenapa? Ke saya itu kok gak suka," katanya.

Bagi Rukmini, ia mendorong anaknya mencalonkan diri sebagai caleg, bukan sekedar meneruskan kiprah politik. Tetapi yang paling penting ialah agar dinamika anak muda bisa berubah. "Kok sek adem ayem, sehingga tidak ada yang mewakili ke provinsi, ke pusat. Jadi anak muda itu kita beri motivasi, kita beri contoh," ujarnya.

Rukmini juga mengatakan tidak pernah menarget anaknya harus menjadi seperti dirinya. Ia pernah mendorong anak-anaknya untuk ke dunia politik, tetapi justru anaknya menolak. "Karena saya dulu juga mulainya ya pelan-pelan. Untuk bisa jadi, kan perempuan yang penuh aktifitas, itu perlu dorongan," ucapnya.

Terjunnya Ina ke dunia politik, menjadi harapan besar bagi Rukmini dan suaminya. Menurutnya, jika bukan anak muda yang terjun ke dunia politik, siapa yang akan membawa aspirasi masyarakat Probolinggo.

Sementara, menurut akademisi yang sekaligus pemerhati politik, dinasti politik bukan strategi yang salah. Namun, bisa menjadi persoalan apabila dilakukan dengan sembarangan.

Imanuddin Abil Fida, dosen Ilmu Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo (STAIMPRO) menjelaskan potensi, dampak dan langkah masyarakat menghadapi pejabat yang menggunakan strategi dinasti politik.

Mulanya, ia mengatakan tidak ada yang keliru dengan dinasti politik asal pejabatnya berlaku adil kepada masyarakat. "Problemnya adalah sebagai anggota DPR yang berpilih kasih, saya ingin anak saya juga menjadi anggota DPR padahal anaknya tidak pantas dan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi anggota dewan," ujarnya saat ditemui pada Jumat (6/10/2023).

Biasanya, seorang pejabat yang merasa dirinya sukses berpotensi akan menyuruh anaknya untuk berpolitik. Padahal, menurut Imanuddin, tidak semua anak pejabat yang sukses kepemimpinannya memiliki kemampuan seperti orang tuanya.

Pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang politik, akan ogah memimpin masyarakat. Dampaknya, menurut Imanuddin bisa tidak terurusnya masyarakat. "Yabg terjadi sekarang ini kan, nampaknya anggota dewan itu dipaksa. Bukan menjadi keinginannya. Dampaknya buruk, masyarakat tidak memiliki pembela untuk suara-suaranya," tuturnya.

Karena itu, masyarakat memerlukan kesadaran penuh atas pentingnya pejabat yang memiliki kompetensi di bidang politik. "Masyarakat harus tahu, fungsinya wakil rakyat itu apa sih? Kan harus mendengerkan dan menyalurkan suara-suara rakyat. Maka masyarakat harus memilih calon yang memiliki bekal itu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan karena anaknya ini, karena diberi ini, tapi pantas apa tidak?" ujarnya. (alv/why)