BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Ratusan guru agama swasta di Kabupaten Banyuwangi hingga kini belum ada kejelasan mengenai program pendidikan profesi guru (PPG). Bahkan sejak 2015, sebanyak 500 lebih guru agama yang mengajar di SD dan SMP Negeri di Banyuwangi belum bisa mengikuti program PPG tersebut.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ali Mahrus merupakan salah satu wakil rakyat yang getol menyuarakan dan memperjuangkan nasib ratusan guru agama tersebut. "Saya sudah menyampaikan melalui rapat Badan Anggaran, antara eksekutif dengan dewan. Bahkan kemarin saya kembali menyampaikan pada sidang paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Banyuwangi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2023," kata Mahrus, Senin (22/4/2024).

Mahrus mengatakan, penyebab 500 lebih pahlawan tanpa tanda jasa tersebut belum mengikuti PPG ialah karena Pemkab Banyuwangi hingga kini belum menganggarkan program PPG guru agama. Akibatnya, mereka terkendala dalam meningkatkan kompetensi profesional dan peluang karier sebagai tenaga pendidik.

"Berdasarkan aturan, untuk anggaran PPG bagi ratusan guru agama tersebut harus dianggarkan pemerintah daerah melalui APBD," jelas Mahrus.

Mahrus mengungkapkan, anggaran bagi satu orang guru untuk program PPG tersebut sebesar Rp 5 juta. Sedangkan untuk sertifikasinya yang tiap bulan nantinya dibayarkan oleh Kemenag, sehingga beban APBD tidak terlalu besar.

"Kami terus mendesak Bupati agar menganggarkan para guru swasta yang belum PPG," cetusnya. "Di tahun anggaran 2024 ini minimal sudah dianggarkan secara bertahap, sehingga sisanya bisa dianggarkan di tahun berikutnya," tambah Mahrus. (azi/why)