PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Aminurokhman bertemu dengan KPU dan Bawaslu Kota Probolinggo, Jumat (24/4/2021). Pertemuan yang merupakan bagian dari reses tersebut, dimaksudkan menyerap aspirasi penyelenggara Pemilu dan Pilkada di tingkat bawah.

Dalam reses yang digelar di aula KPU Kota Probolinggo sekira pukul 16.00 WIB, Aminurokhman disambut komisioner KPU dan Bawaslu serta staf dua lembaga tersebut. “Maksud kedatangan kami, untuk menyerap aspirasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara,” terangnya.

Mantan Walikota Pasuruan periode 2009-2014 tersebut mengatakan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi isu krusial di awal tahun 2021. Ia yang berperan aktif dalam dinamika rencana revisi tersebut, mengakui akhirnya UU tersebut tidak jadi direvisi.

“Kami memahami kondisi tersebut. Termasuk imbas tidak direvisinya UU itu, maka beban penyelenggara semakin berat,” katanya. Karena itu, Komisi II dan KPU beserta stakeholder terkait nantinya akan mencari solusi terbaik agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dampaknya bisa diminimalisasi.

Selain itu, Amin -sapaan akrabnya- mengakui jika sarana dan prasarana KPU maupun Bawaslu selama ini belum memadai. Hal itu pula yang nantinya akan ia bawa dalam pembahasan pasca reses di Jakarta. Seharusnya, lembaga negara difasilitasi sesuai dengan kinerja dan tupoksinya.

Amin yang terpilih sebagai anggota DPR dari dapil II Jawa Timur (Pasuruan-Probolinggo), juga menyoroti masa jabatan KPU di daerah yang habis di tengah-tengah tahapan Pemilu dan Pilkada. “Sebaiknya memang diperpanjang. Dengan begitu, kerja penyelenggara tidak terganggu dengan proses rekrutmen yang memang melelahkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo mengapresiasi serap aspirasi yang dilakukan Komisi II DPR RI dalam hal ini Aminurokhman. “Kami tengah melakukan persiapan matang, di antaranya membahas perencanaan dan anggaran,” katanya. Hudri -sapaan akrabnhya- juga menjelaskan proses pelaksanaan Pemilu di Kota Probolinggo 2019 lalu.

Terkait sarana dan prasarana, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengakui, jika fasilitas di daerah masih belum maksimal. “Sementara ini kami belum punya kantor definitif. Kami berharap, karena Bawaslu bukan lagi adhoc, ada fasilitas tetap yang bisa menunjang kegiatan kami,” katanya. (ang/sp)