JEMBER, TADATODAYS.COM - Fraksi PDI Perjuangan Jember dalam pandangan akhirnya (PA) menyatakan menyetujui Raperda Keuangan Perubahan APBD 2022 disahkan menjadi Perda. Meski setuju, Fraksi PDIP tetap memberikan catatan kepada Pemkab Jember, walau lembut saja.

Rapat paripurna IV DPRD Jember dengan agenda PA fraksi-fraksi atas P-APBD 2022 itu dilangsungkan di aula PB Sudirman, Sabtu (24/9/2022). Adapun PA Fraksi PDIP disampaikan oleh juru bicara Alfan Yusfi.

Pertama, Alfan menyatakan catatan untuk Pemkab Jember agar memperhatikan realisasi bantuan sosial (bansos) yang diwajibkan oleh Menteri Keuangan. Bansos ini merupakan upaya penanganan dampak inflasi tahun angggaran 2022. "Harus tepat data dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial, agar tidak muncul lagi dampak yang mengiringi,"katanya.

Masih soal bantuan sosial, Fraksi PDIP menyarankan Pemkab Jember agar menganggarkan secara cukup untuk pendataan, baik pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Fraksi PDIP, pendataan yang valid juga menyangkut UMKM, nelayan, guru ngaji, dan dan berbagai masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Tertama agar upaya pemberian bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember nantinya tepat sasaran dan meringakan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP menilai kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Alfan menyampaikan bahwa Pemkab Jember harus lebih memperhatikan pembinaan dan memberikan penghargaan bagi masyarakat Jember yang memiliki prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Jember.

Catatan Fraksi PDIP kali ini tak seperti biasanya yang terbiasa keras dan tajam. Pada tahun sebelumnya, Fraksi PDIP mengritik kerja lamban Pemkab Jember soal penyusunan RPJMD.

Tak hanya itu, kritik tajam juga disampaikan Fraksi PDIP tatkala kebijakan Hendy mengangkat semua pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada tahun 2021. Fraksi PDIP menilai kebijakan itu bisa menghambat proses pembahasan APBD 2021 yang semula justru ingin dipercepat.

Perihal kritik lembut dari satu-satunya fraksi yang mendeklarasikan sebagai oposisi, dijawab oleh anggota Fraksi PDIP Tabroni yang juga menjabat ketua Komisi A. "Kalau bupati melayani wong cilik dengan baik, secara otomatis mendapat dukungan dari PDIP," kata Tabroni diplomatis melalui pesan tulis. (as/iwy)