BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - DPRD Kabupaten Banyuwangi turut menyoroti banyaknya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemkab Banyuwangi yang dijabat Plt (Pelaksana Tugas). Situasi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja.

Anggota Komisi I DPRD Banyuwangi Ahmad Munib Safa'at mengatakan, pihaknya mendukung rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) terkait banyaknya OPD yang masih dipimpin Plt.  "Rekomendasi itu juga untuk kebaikan bersama, terutama pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tupoksi, agar lebih efektif dalam mempercepat kinerja pemerintahan," ungkap Gus Munib, Selasa (27/9/2022).

Diketahui, atas dasar auditnya, KASN merekomendasikan agar bupati segera menetapkan pejabat definitif di OPD-OPD yang masih dipimpin Plt. Setidaknya ada 12 OPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang masih dipimpin Plt.

Menurut Gus Munib, jabatan kepala dinas bila terus menerus dipegang oleh Plt, perlu dipertanyakan kinerjanya. "Bila jabatan kepala dinas masih dipegang dengan struktur Plt, tentunya akan mempengaruhi kinerja Bupati. Dengan beberapa kebijakan yang sifatnya koordinasi langsung, serta sesegera mungkin terselesaikan, justru akan lamban," katanya. 

Gus Munib mengaku telah menanyakan hal tersebut kepada Sekda pada rapat Banggar. Namun Sekda menjawab kalau hal itu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Menurut Gus Munib, hal tersebut berbanding terbalik.

"Nah justru itu terbalik secara kinerja. Harusnya kalau jabatan itu sesuai, maka mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat. Menurut saya, ini menunjukkan ketidak-percayaan pimpinan ke bawahannya sendiri," katanya.

Kebijakan birokrasi yang tepat, tambah Gus Munib, tentu akan membantu kinerja pemerintahan yang lebih baik. Apalagi KASN sudah memberikan hasil audit serta rekomendasi. "Menpan-RB (Azwar Anas, red) kan dari Banyuwangi, maka dari itu kita tunggu kebijakan reformasi birokrasinya," katanya. (rl/why)