LIMA tahun Habib Hadi Zainal Abidin menjadi Wali Kota Probolinggo, jumlah UMKM kota mangga ini melesat signifikan. Jika pada 2018 hanya ada 5.614 UMKM di Kota Probolinggo, maka pada 2022 melesat sampai ada 20.228 UMKM. Apa yang membuat UMKM jadi tumbuh begitu subur di masa kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin?

Kepala DKUP Kota Probolinggo Fitriawati Jufri memaparkan, UMKM memiliki nilai penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Pertama, karena UMKM mampu menciptakan lapangan kerja. Karena itu, pemkot melalui DKUP rajin melakukan peningkatan kapasitas para pelaku UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek).

UMKM: Salah satu fasilita sentra UMKM yang dibangun khusus di area ruang terbuka hijau (RTH Taman Semeru).

Kedua, UMKM mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19, saat pandemi, hingga sesudah pandemi di Kota Probolinggo.

Fitriawati kemudian memaparkan data dari BPS soal laju pertumbuhan PDRB Kota Probolinggo selama 2019 – 2022. Terjadi penurunan secara signifikan terjadi pada periode 2019 – 2020 hingga sebesar 9,58 persen sebagai dampak penurunan ekonomi global akibat pandemi Covid-19.

“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2020 menjadi minus 3,64 persen. Banyak terjadi PHK tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan. Padahal, mereka harus memiliki pendapatan untuk keluarga, sehingga muncullah pelaku usaha baru,” terang Fitriawati.

Nah, peningkatan jumlah pelaku dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 13.134. Pada tahun 2021 meningkat kembali sebesar 4,06 persen dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,12 persen.

Munculnya pelaku usaha baru, hingga meningkatkan jumlah UMKM, kemudian bergerak bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo. Dari angka 5,94 di tahun 2019, drop sampai -3,64 saat pandemi, lalu naik ke 4,06 di tahun 2021, dan menjadi 6,12 pada tahun 2022.

Pertumbuhan UMKM ini menurut Fitriawati Jufri juga berhasil mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Probolinggo. Pada 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kota Probolinggo di angka 4,25 persen. Saat pandemi di tahun 2020, naik jadi 6,70 persen. Lalu perlahan turun jadi 6,55 di tahun 2021, dan turun lagi jadi 4,57 persen di tahun 2022.

Lalu apa saja kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang paling signifikan bagi pertumbuhan UMKM? Fitriawati Jufri merinci, ada kebijakan validasi pendataan pelaku usaha melalui Kartu E-UMKM.

DEKRANASDA: Salah satu sentra UMKM di tengah kota yang di luncurkan oleh ketua dekranasda Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin.

Kartu E-UMKM menjadi inovasi pelayanan DKUP dalam memberikan kemudahan UMKM untuk mengembangkan usahanya. “Data saat ini sebanyak 7.365 pelaku usaha di Kota Probolinggo telah tergabung dalam kartu E-UMKM,” ujarnya.

Apa untungnya memiliki Kartu E-UMKM? Fitriawati merinci, pemilik Kartu UMKM mendapat diskon 10 persen pengiriman produknya ke seluruh Indonesia melalui Kantor Pos, JNE, Lion Parcel. Juga mendapat bantuan paket data dari Telkomsel; diskon bahan baku dari Bee Jay Seafood, hingga free desain kemasan dari Rumah Kemasan.

Berikutnya, pelaku UMKM juga dilindungi dengan diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Pada 2023 ada 3.240 yang pelaku UMKM yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu pada 2024 nanti ada 4.500 pelaku UMKM lagi yang akan diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Fitriawati, UMKM tumbuh subur di Kota Probolinggo karena memang ada kebijakan wali kota untuk melahirkan 500 wirausahawan baru per tahun. Setelah UMKM bertumbuh, sarana dan prasarana pendukungnya disediakan dan diperbaiki. 

Fitriawati menyebut langkah yang dimaksud meliputi revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Probolinggo, pembangunan sentra UMKM di 6 lokasi di kawasan publik, pembangunan Pujasera Alun-Alun, pembangunan Galeri Dekranasda, dan pembentukan sentra UMKM pada titik strategis seperti taman terbuka hijau.  

TUMBUH: Selama 5 tahun jumlah UMKM tumbuh 6,12% berkat program unggulan Wali Kota Hadi Zainal Abidin.

Berikutnya ada langkah penguatan kelembagaan UMKM. “Kami membentuk paguyuban UMKM. Melakukan fasilitasi badan hukum dalam pembentukan koperasi. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Berikutnya, pembentukan OPOP, One Pesantren One Product,” papar Fitriawati. 

Untuk perluasan akses pasar offline maupun online, DKUP membantu UMKM melakukan pemasaran digital melalui aplikasi UMIK Hebat, e-Katalog, Jatim Bejo, dan lainnya. Ada pula langkah pemasaran offline melalui gelar produk di dalam dan luar kota, maupun pameran-pameran di mall, hingga pemasaran melalui sosial media.

Menurut Fitriawati Jufri, Pemkot Probolinggo melalui DKUP juga menyandingkan produk UMKM dengan toko modern. “Ada fasilitasi kemitraan dengan Indomaret, Alfamaret, Basmallah dan retail modern (KDS, GM, SinarTerang) dan toko oleh-oleh di Kota Probolinggo,” terangnya.

Lalu untuk menguatkan pasar lokal, menurut Fitriawati Jufri, ada pula kampanye dan regulasi untuk membeli produk UMKM dan penetapan produk unggulan daerah. “Ada Surat Edaran bagi OPD, BUMN dan BUMD di Kota Probolinggo untuk menggunakan produk UMKM di setiap kegiatan,” katanya. Lalu, UMKM juga digabungkan dengan platform digital e-Katalog.

“Berikutnya yang tidak kalah penting, ada kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui KUR dan Dagulir,” tambah Fitriawati.

Langkah ke depan, kata Fitriawati Jufri, ialah mewujudkan sinergitas pemanfaatan infrastruktur publik untuk UMKM. Ini sesuai amanat PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian/Lembaga.

PP tersebut mengamanatkan, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan atau Badan Usaha Swasta wajib menyediakan tempat promosi maupun pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan area komersil, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi nan strategis pada infrastruktur publik. “Kota Probolinggo akan berencana membangun pusat oleh-oleh di daerah Terminal Bayuangga,” tutur Fitriawati. (mel/why)