PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - 30 Anggota DPRD Kota Probolinggo mengajukan pengadaan laptop sebagai daya dukung peningkatan kinerja, dan meminimalisir pengadaan laporan APBD setiap tahunnya. Sebab, setiap menyiapkan buku lapoaran R-APBD, APBD atau LKPJ eksekutif selalu menelan anggaran Rp 200 juta lebih setiap tahunnya.

Maka dari itu, dewan menganggap bahwa efisiensi dan efektivitas melalui pengadaan laptop itu adalah untuk mengurangi anggaran penggadaan kertas.

Ketua Komisi II DPRD setempat, Sibro Malisi mengatakan bahwa sekretariat DPRD sudah menganggarkan pengadaan laptop sebesar total 350 juta rupiah saat pembahasan P-APBD tahun 2020. Namun, realisasi anggaran yang telah ada itu gagal lelang."Karena, pemenang lelang 2 kali tidak datang," katanya.

Menurut Sibro, semangat pengadaan barang itu untuk efisiensi anggaran pengadaan APBD. Pasalnya, eksekutif setiap tahunnya menganggarkan lebih dari Rp 200 juta setahun untuk menyiapkan laporan R-ABD, APBD dan LKPJ.

Sibro pun berasumsi, jika pengaggaran laporan APBD itu dilakukan selama satu periode wali kota yakni 5 tahun, maka penggadaan barang berupa kertas bisa mencapai Rp 1 miliar. Karena itu, jika pengaaan laptop bisa terealisasi maka pemerintah bisa mengurangi anggaran Rp 700 juta. "Laptop bukan pribadi, tapi Lembaga,” kata Sibro. (ang/don)