Hilal Lahan Amrullah


Wartawan Tadatodays.com | 2021-09-21 17:51:49

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Pemkab Probolinggo Lakukan Pendekatan Persuasif dan Edukatif

SOSIALISASI: Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Kabupaten Probolinggo menggelar rakor bersama Satpol PP terkait program pemberatasan BKC.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkab Probolinggo intens melakukan upaya menekan peredaran rokok ilegal. Yakni, rokok tanpa pita cukai (polos, Red), rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Upaya yang dilakukan pemkab dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif.

Seperti yang dilakukan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Probolinggo dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Satpol PP, Rabu (15/9/2021). Rakor yang digelar di Mako Satpol PP itu membahas program pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC).

Baca Juga : Selain Petahana, Muncul Nama Lain dalam Pencalonan Konkab PGRI Kabupaten Probolinggo

“Kami mau menyamakan persepsi terkait upaya melakukan penindakan atas BKC,” kata Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi. Secara administrasi, program tersebut memang berada dalam kewenangan Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA.

Baca Juga : Masyarakat Masih Percaya Hoax, Dinkes Kabupaten Probolinggo Door to Door Kebut Vaksinasi

Selain itu, dari sisi pelaksanaannya berada di kewenangan Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Sementara pemberantasan BKC sendiri berada dalam kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Probolinggo. Sinergisitas ini penting agar upaya menekan peredaran rokok ilegal bisa optimal.

Susilo -sapaan akrabnya- mengatakan, peredaran BKC itu dibatasi oleh pemerintah sesuai kriteria yang telah diatur oleh undang-undang. Kewenangan Pemkab Probolinggo sendiri terbatas menindak pada segmen tembakau dan turunannnya. Termasuk rokok, cerutu, dan lintingan.

“Itu harus ada cukainya semua. Satu jenis produk harus memakai satu jenis cukai saja. Tidak bisa semisal ada rokok filter dengan cukai Rp 1.000, lalu saya terima cukai, kemudian saya buat rokok dengan harga Rp 2 ribu dengan cukai Rp 1.000. Itu masuk kategori asli cukai tapi palsu. Karena bukan peruntukannya,” jelasnya.

Merujuk hasil penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta,  secara rasio nasional sedikitnya terdapat 4,68 persen rokok ilegal. Tidak semua rokok dibayar cukainya. Penelitian itu dibenarkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI.

“Di Probolinggo juga ada, tetapi saya tidak tahu. Karena di Probolinggo, selain ada produsennya juga ada konsumennya. Bisa jadi rokok tanpa cukai atau rokok polos buatan Situbondo atau Malang, itu penjualannya di Probolinggo,” jelasnya.

BIMTEK: Bagian Administrasi dan SDA Pemkab Probolinggo melaksanakan bimbingan teknis dengan KPPBC Probolinggo berkaitan dengan upaya menekan peredaran rokok ilegal.

Pris berkacamata ini menyebutkan, bahwa nilai cukai itu bisa mencapai 70 persen dari harga rokok. Sehingga produsen rokok hanya mendapat keuntungan 30 persen. Seperti salah satu merek rokok terkenal. Cukainya mencapai 60 persen lebih atau sekitar Rp 813 per batang. Tetapi ada yang harga cukainya di bawah 50 persen dari harga rokoknya.

Pita cukai asli itu dicetak dan dikeluarkan oleh Perusahaan Uang Republik Indonesia (Peruri). Sejumlah perbedaan tertera pada kertas pita cukai tersebut. Seperti terdapat hologram yang bisa dilihat pakai teknologi sinar ultraviolet.

Berdasarkan Keputuan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 206 Tahun 2020, terdapat empat program yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pertama, 15 persen untuk program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial. Seperti program peningkatan ketrampilan.

Kedua, 35 persen untuk program pembinaan lingkungan sosial, seperti pemberian bantuan. Ketiga, 25 persen untuk program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan cukai, dan pemberantasan BKC. Keempat, 25 persen untuk program pembinaan lingkungan sosial, seperti bidang kesehatan.

“Untuk bidang kesehatan pada tahun 2020, itu banyak dialokasikan untuk klaimnya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional, Red). Tapi tahun ini, sebagian besar untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19 yang nilainya mencapai Rp 6 miliar,” tegasnya.

Susilo mengatakan, pemkab memang mendahulukan upaya persuasif dan edukatif. Operasi dalam penindakan hukum dalam pemberantasan BKC, menurutnya adalah metode terakhir. Sejumlah langkah telah disusun oleh Pemkab Probolinggo melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo.

“Pertama adalah langkah persuasif dan edukatif. Tidak bisa dipungkiri, realita di lapangan orang yang membeli rokok ilegal, itu adalah orang yang secara finansial terbatas. Artinya duitnya tidak banyak, akhirnya beli rokok itu. Yang jual bukan toko-toko besar, yaitu toko peracangan serta kios-kios yang ada di desa-desa pedalaman,” ungkapnya.

Pihaknya memastikan bahwa pemkab masih berpihak kepada masyarakat kecil. Sehingga pemberantasan BKC dilakukan secara persuasif. Seperti pelarangan serta edukasi rokok yang resmi dan tidak resmi.

“Kadang mereka tidak tahu, pokoknya kulakan. Ini harus diedukasi. Misalnya berkali-kali terbukti tetap melanggar, ya kita terapkan penyisiran, kalau ketemu tidak diperbolehkan menjual, tidak ditangkap. Kalau memang dibutuhkan operasi, ya kita turun,” jelasnya.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan masih ditemukannya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo. Pertama, pengusaha tembakau ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, bisa jadi karena ketidaktahuan. Ketiga, kemungkinan industri rokok kesulitan mengurusi persyaratan birokrasinya.

“Dia tidak memenuhi syarat sebagai industri rokok, tetapi memaksakan diri membangun industri rokok. Karena ada ketentuan dan kriteria industri rokok. Misalnya harus memiliki tempat usaha selain gudang minimal 200 meter persegi, dan banyak alat-alatnya,” pungkasnya. (*/hla/sp)