Tekan Risiko Stunting, Pemkab Banyuwangi Libatkan 3.948 Kader Tim Pendamping Keluarga

Muhammad Musleh
Muhammad Musleh

Sunday, 03 Apr 2022 16:15 WIB

Tekan Risiko Stunting, Pemkab Banyuwangi Libatkan 3.948 Kader Tim Pendamping Keluarga

BERI PERHATIAN: Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendatangi keluarga risiko stunting untuk memberikan pendampingan. Pemkab Banyuwangi menurut ipuk, berkomitmen menuntaskan problem tersebut.

BANYUWANGI, TADTODAYS.COM -  Stunting masih menjadi problem yang perlu penanganan khusus. Karena itu, Pemkab Banyuwangi mengajak peran serta semua pihak untuk mengatasi problem tersebut. Terutama Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.

Banyuwangi sendiri memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan. TPK bertanggung jawab memastikan setiap keluarga berisiko tinggi stunting, bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan Banyuwangi telah memiliki data keluarga terindentifikasi stunting lengkap by name by address, berikut faktor risikonya. Data ini sangat dibutuhkan agar program penanganan yang dilakukan tepat sasaran.

“Deteksi dini terhadap risiko stunting terus kita masifkan. Keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan penemuan potensi stunting di masyarakat. Semakin awal ditemukan, semakin cepat dilakukan intervensi. Mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” katanya, Minggu (3/4/2022).

Pendampingan akan dilakukan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Jika ditemukan risiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat. Dengan begitu, tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas terbantu.

Kepala Dinas Sosial PPKB Henik Setyorini mengatakan, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor risikonya.

"Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi, maka ada program peningkatan gizi hingga calon pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini merupakan pencegahan stunting dari hulu,” kata Henik. Secara berkala, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat.

Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun dari APBN. Alokasi anggaran untuk TPK di Banyuwangi mencapai Rp 4,73 miliar. Pendistribusian dilakukan melalui kecamatan. (*/mus/sp)


Share to