PASURUAN, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar webinar tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pendemi Covid-19, Selasa, (24/11/2020). Acara yang diadakan secara daring (dalam jaringan) ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Harapannya mereka dapat melek digital di era revolusi industri 4.0. Sehingga mampu menyelesaikan masalahnya.

Kegiatan ini didasari atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2020.

Kegiatan yang bertema "Manfaat Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM" itu berlangsung selama dua jam dan dimoderatori Eka Maria Ulfa.

Acara ini diharapkan dapat mengedukasi pelaku UMKM sehingga mampu menyelesaikan persoalan lapangan. Termasuk pemasaran dan pengembangan produk di era digital.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Achmad menjelaskan sejarah singkat revolusi industri 4.0. Menurutnya, revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1800-an. Tahun 1900-an ditemukan fasilitas listrik, hingga tahun 1969 beralih ke teknologi informasi. "Jadi basic industri sudah didasari mesin industrialisasi. misalnya robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi. Itulah revolusi industri 4.0," terangnya.

Syaifudin memastikan bahwa Revolusi 4.0 sudah terintegrasi oleh suatu sistem berbasis komunikasi dan informasi. Sehingga melahirkan karakteristik berupa peribahan teknologi yang sangat cepat. Salah satu kasusnya, banyak perusahaan yang harus beralih ke pemasaran online agar tidak tertinggal.

"Itu yang menjadikan industri harus bergerak ke arah kreatifitas. Juga pasar yang volatile (mudah berubah). Era sekarang, industri itu tanpa banyak orang tapi produksinya besar. Sumber daya menjadikan faktor kompetensi yang kritikal," ucapnya.

Dalam hal pemasaran, Syaifuddin mencontohkan adanya market place. "Banyak market place yang sudah bertebaran, semua sudah bisa memanfaatkan itu, apalagi UMKM. Jadi kita sudah tidak beli door to door. Tapi bisa melalui pemanfaatan teknologi," paparnya.

Di sisi lain, menurutnya, ada ancaman global yang terjadi sebagai dampak era industri 4.0. Salah satunya bisa menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan karena ada penggantian posisi manusia dengan mesin.

Di sisi lain, Syaifudin menyebut, UMKM memiliki peran vital di Indonesia, yaitu penyangga perekonomian. Dengan jumlah pengusaha pada tahun 2018 sekitar 58,97 juta, UMKM mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Juga penyumbang devisa dan meningkatkan penerimaan pajak, suplier bagi konsumen dan perusahaan besar.

"Meski persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM ini juga banyak. Seperti persoalan modal usaha, kurang tau cara membesarkan bisnis, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Juga tidak ada branding/ merk produk, tidak memiliki mentor dan tidak memiliki izin usaha resmi. Termasuk mengandalkan pembukuan secara manual," rincinya.

Tantangan itu dapat diatasi UMKM bersama pemerintah daerah. Dalam hal modal sedikit, pemerintah daerah memberikan fasilitas ke perbankan. Juga mengadakan pelatihan entrepreneur dan peningkatan kepemimpinan.

"Seperti contoh, pelaku UMKM kita dorong untuk melakukan transaksi online. Sederhana caranya melalui promo ke media sosial, berkembang menggunakan market place, itu peluang bisnis," ucapnya.

Maka dari itu, keterampilan standar harus dimiliki. Seperti mampu menerapkan pemikiran logis, inovatif, kritis dan sistematis. "Ya mampu mengoperasionalkan gadget atau membuat desain branding," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum setempat, Trijono Isdijanto memaparkan mengenai UMKM di Kabupaten Pasuruan. Produk yang menjadi ciri khas yakni Kopi Kapiten, apel, pepaya, mangga ini dapat diolah dengan memanfaatkan teknologi.

"Selain itu, UMKM tidak lepas dari aturan pemerintah, hukum serta kelembagaan. Maka itu yang perlu diperhatikan," katanya.

Trijono pun menyoroti riset and development yang jarang dimilikk UMKM. Padahal kedua hal itu perlu untuk mengetahui apakah produknya bisa diterima oleh pelanggan atau tidak. "Biasanya di UMKM juga tidak menggunakan rencana bisnis, berapa keuntungan dan lakunya. Kemudian standardisasi produk mengenai kesehatan," ungkapnya menyebut poin-poin yang harus diperhatikan pelaku UMKM.

Maka dari itu, Pemkab Pasuruuan nantinya akan mengadakan pameran untuk menekan bea produksi itu sendiri. "Di samping online kita harus ketahui tata cara ekspor. Itu harus disebarkan ke dalam negeri, kebutuhan yang diperlukan di luar negeri," terangnya.

Di akhir acara, pelaku UMKM yang mengikuti webinar ini mendapat e-sertifikat yang menjadi bukti bahwa mereka telah mengikuti pelatihan ini. (ang/hvn)