PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disikapi juga di daerah. Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani menyatakan penolakan, sebagaimana sikap partainya yang menolak secara tegas wacana tersebut.

Santi menyatakan, PDI Perjuangan tetap menghendaki pilkada langsung, di mana rakyat yang memilih kepala daerah. “Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD," ujar Santi kepada tadatodays.com, Rabu (7/1/2026) sore.

Santi menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Menurutnya, kalaupun pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah, bukan dengan mencabut hak politik rakyat.

Dalam hemat Santi, Pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru. PDI Perjuangan secara tegas menghendaki Pilkada dipilih oleh rakyat. Sebagai partai yang lahir dari sebuah perjuangan, PDIP akan terus berpihak kepada rakyat.

“Pilkada dipilih oleh DPRD dengan dalih karena ongkos politik yang mahal. Tapi apakah dengan sistem seperti ini nanti akan mengubah ongkos politik menjadi murah? Kalau calon-calon diajukan dengan mahar ya tetap membengkak juga. Apakah ada yang bisa pastikan kalau anggota DPRD itu bisa dikontrol tidak terlibat dalam pemilihan?” katanya.

Seperti diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, beberapa waktu lalu. (mel/why)