JAKARTA, TADATODAYS.COM - “Menata Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia” menjadi pembahasan dalam webinar yang diselenggarakan Program Studi Magister Ilmu Politik (Mipol), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Tema itu dipilih karena belum optimalnya sistem perwakilan yang ada saat ini.

Webinar yang digelar Kamis (23/6/2022) sekitar pukul 13.00 WIB itu, menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, anggota DPD RI Tamsil Linrung, Rektor UMJ Ma’mun Murod, dan salah seorang mahasiswa Mipol UMJ Januari Aquarta.

Puluhan peserta hadir dalam webinar tersebut. Baik dari akademisi, politisi, penyelenggara Pemilu, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam paparannya, Hidayat Nurwahid menyebut, sistem perwakilan di Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila sila keempat.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ada lembaga perwakilan MPR, DPR, dan DPD. Sebagai wakil ketua MPR, politisi PKS itu mengaku jika lembaga MPR telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Meski begitu, opsi mengubah sistem perwakilan di Indonesia tetap terbuka dengan syarat mengubah UUD 1945 melalui amandemen.

“Syaratnya, usulan amandemen tersebut diusulkan minimal sepertiga jumlah anggota MPR. Hal itu sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945,” terang politisi PKS terseut. Namun, Hidayat Nurwahid menolak anggapan bahwa sistem perwakilan di Indonesia tidak efektif, dengan adanya 3 lembaga tersebut.

Sementara Tamsil Linrung mengatakan, lembaganya memang getol menyurakan sistem perwakilan bikameral. Karena lembaganya menganggap peran DPD belum optimal. “Meski begitu, kami tetap menjalankan amanat UU dengan melaksanakan tanggungjawab perwakilan tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Rektor UMJ Ma’mun Murod mengaku jika penataan ulang sistem perwakilan tidak semudah seperti harapan banyak orang. “Bukan pesimis, tapi melihat kondisi negara kita hari ini, upaya-upaya semacam ini berhadapan dengan tembok tebal,” katanya. (mus/sp)