PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib minta Pemkot Probolinggo memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebab, kelompok ini sering kali luput dari perhatian pemerintah, dalam hal pendistribusian program bantuan sosial yang ada.

Hal itu diungkapkan Abdul Mujib saat menghadiri kegiatan pembentukan Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) Pohsangit Kidul, Kamis (18/9/2025) siang di kantor kelurahan setempat.

"Pemkot harus memberikan prioritas kepada para penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu terkait penyaluran bantuan sosial, mengingat mereka sangat membutuhkan dukungan agar bisa bertahan dan hidup dengan layak," papar Abdul Mujib.

Menurutnya, kelompok disabilitas dari keluarga pra-sejahtera tidak hanya menghadapi keterbatasan fisik, namun juga tantangan ekonomi yang berat. Mujib menekankan, bantuan sosial yang diberikan harus tepat sasaran dengan memperhatikan aspek inklusivitas.

Politisi PKB ini bahkan mengusulkan agar para disabilitas bisa diberikan insentif dalam bentuk uang. APBD Kota Probolinggo masih dirasa mampu, mengingat jumlah masyarakat penyandang Disabilitas tidak terlalu banyak.

“Kalau perlu, nanti bisa dianggarkan dengan pemberian insentif sendiri Rp 500 ribu rupiah. Hal ini tidak akan sampai membebani APBD. Alasannya jelas agar para saudara kita tidak terbebani dengan biaya hidup,” tambahnya.

Selain itu, ia menyarankan agar pendataan penerima bantuan dilakukan secara akurat serta melibatkan berbagai pihak. Termasuk organisasi penyandang disabilitas serta tokoh masyarakat di tingkat kelurahan.

"Berbekal basis data yang akurat dan valid, maka bantuan dapat benar-benar menyasar kepada yang membutuhkan, dan tidak ada penyandang disabilitas dari golongan tidak mampu yang tidak tersentuh bantuan pemerintah," ucapnya.

Mujib berharap, ke depannya pemkot dapat merancang program yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memberdayakan penyandang disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses terhadap layanan publik yang ramah disabilitas.

Bantuan Pemkot lewat Bansos

Sementara, Pemkot Probolinggo memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial (bansos), dan alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu, dan sembako. Selain bantuan material, Pemkot Probolinggo melalui Disdikbud juga meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendorong pendidikan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota tersebut.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menyatakan, komitmen Pemkot Probolinggo untuk selalu hadir memberikan perhatian bagi warga yang membutuhkan. Khususnya penyandang disabilitas. Bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan saja.

“Dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), masyarakat penyandang disabilitas dan stunting, kami berikan sebesar Rp 1,8 Juta, yang diberikan dalam setahun berupa pemenuhan gizi dan pemulihan,” kata Rey Suwigtyo.

Selain itu, dalam upaya menghilangkan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, Pemkot Probolinggo juga memfasilitasi dengan memberikan kemandirian dan dukungan terhadap kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui DKUPP, beberapa KDK juga pernah mendapat pelatihan olahan mangga, pelatihan pembuatan tempe, pelatihan pembuatan olahan keripik kentang.

Komitmen Pemkot Probolinggo untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota ramah difabel juga dibarengi dengan beberapa upaya lain. Di antaranya, menyusun peta jalan Kota Probolinggo menuju kota inklusif ramah disabilitas tahun 2025 - 2029.

Dari data Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, jumlah penyandang disabilitas rinciannya, anak dengan kedisabilitasan 292 orang, dan penyandang disabilitas 1.900 orang. (mel/why)

Wakil Ketua DPRD Minta Pemkot Probolinggo Lebih Perhatian pada Penyandang Disabilitas Tidak Mampu

Gedung Kesenian Kota Probolinggo Jadi Bahasan di Rapat Anggaran, Waka DPRD Abdul Mujib Minta Batalkan Alih Fungsi