PASURUAN, TADATODAYS.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan Bahrudien Akbar memberi rapor merah terhadap Pemkot Pasuruan dalam satu tahun terakhir. Ia menilai komitmen kepala daerah dalam membangun kota lemah, terutama dalam menyikapi pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang nilainya cukup signifikan.

"Selama ini yang kami lihat kegiatan terkesan seremonial dan bersifat rutinitas belaka. Tidak ada inovasi sama sekali. Kalau hanya rutinitas, kami mempertanyakan apa fungsi wali kota," katanya, Kamis (29/1/2026).

Menurut Bahrudien, DPRD telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menemukan bahwa respons eksekutif terhadap pemotongan anggaran belum menunjukkan langkah strategis yang konkret. Padahal, pada 2026 ini Kota Pasuruan mengalami pemangkasan TKD hingga mencapai Rp 123 miliar.

“Dengan pemotongan sebesar itu, seharusnya ada upaya serius dari eksekutif untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Faktanya, belanja wajib saja, khususnya pemberian TPP ASN, belum mampu terpenuhi secara penuh,” ujarnya.

Ia menyebut, kondisi tersebut berdampak langsung pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 25 persen. Situasi ini dinilai ironis karena di saat yang sama masih ditemukan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak efisien.

Bahrudien menyoroti masih adanya penganggaran alat tulis kantor (ATK) hingga miliaran rupiah di tengah kebijakan efisiensi. Bahkan, ia menyebut ada OPD yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar hanya untuk ATK dalam satu tahun.

“Misinya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Berbasis digital apa? Seharusnya pemerintah mendorong sistem paperless, bukan malah menghamburkan uang untuk kertas dan tinta,” tegasnya.

Selain soal efisiensi anggaran, Bahrudien juga mengkritik perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai komitmen penyelesaian persoalan distribusi air bersih tidak tercermin secara realistis dalam penganggaran.

Dalam dokumen RPJMD, anggaran untuk penanganan distribusi air bersih hanya sekitar Rp750 juta. Angka tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dialami banyak warga Kota Pasuruan.

“Air bersih itu kebutuhan fundamental. Kalau hanya dianggarkan Rp 750 juta dalam lima tahun, bagaimana bisa menyelesaikan masalah distribusi secara menyeluruh?” katanya.

Ia juga menyinggung lemahnya kualitas pelayanan publik, termasuk kondisi Mal Pelayanan Publik di kawasan Poncol yang dinilai belum optimal. Sejumlah layanan disebut sudah tidak lagi berjalan maksimal akibat fasilitas yang kurang memadai.

Tak hanya itu, Bahrudien menilai visi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal belum terlihat jelas implementasinya. Ia mempertanyakan arah kebijakan penguatan UMKM dan ekonomi lokal yang dinilai belum menyentuh potensi khas tiap wilayah.

Menurutnya, pemkot seharusnya lebih serius memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal agar kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai karakter daerah. Apalagi, Kota Pasuruan adalah kota perdagangan barang dan jasa.

"Misalnya di Blandongan ada bandeng, di Kebonagung ada pia, sinom, jamu bonagung, di Sekargadung ada layang-layang, dan lainnya. Ini penting diperhatikan," ujarnya.

Terakhir, politisi PKB itu menyoroti soal pengelolaan parkir di Kota Pasuruan yang sampai sekarang belum sesuai harapan. Sepanjang tahun 2025, total penerimaan PAD dari retribusi parkir mencapai Rp 401 juta. Jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,049 miliar.

Menurutnya, di tengah kondisi efisiensi anggaran seperti saat ini, pemkot harus mengoptimalkan berbagai potensi PAD yang ada. "Tidak hanya parkir saja sebetulnya. Banyak lainnya, seperti PAD retribusi pasar, optimalisasi aset daerah," ujar pria yang juga Ketua GP Ansor Kota Pasuruan tersebut. (pik/why)

Ketua Komisi II Beri Rapor Merah untuk Wali Kota Pasuruan, Komitmen Pembangunan Dinilai Lemah