Bupati: Semua Kami Upayakan Terselesaikan dengan Baik

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo rampung membahas Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024. Ditandai dengan rapat paripurna DPRD pada Selasa (17/6/2025), dilakukan penandatanganan persetujuan bersama Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024 menjadi perda.

Sebelum penandatanganan, lebih dulu fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir tentang Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan DPRD, yaitu Ketua Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil Ketua H. Didik Humaidi, H. Muhammad Zubaidi, dan Hj. Sumarmi Rasit. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris beserta para pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir pula perwakilan forkopimda.

SAMBUTAN: Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris memberikan sambutan usia penandatanganan persetujuan bersama terkait Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD TA. 2024.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar menyampaikan APBD tahun anggaran 2024 secara administrasi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pokok-pokok kebijakan dalam menyusun anggaran telah sesuai dengan urgensi kegiatan dan skala prioritas kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 serta prioritas plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelum disusunnya APBD.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo berpendapat bahwa telah mencermati dan meneliti dengan seksama rancangan APBD yang sedang dibahas dan ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis serta dari maksud dan tujuan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tingkat Kabupaten Probolinggo.

PANDANGAN AKHIR: Jubir Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dokumen pandangan akhir fraksi kepada Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan beberapa saran dan himbauan serta hal-hal lainnya sebagai berikut. Setelah mempelajari laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Probolinggo Tahun ahun 2024 Fraksi Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung pencapaian pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2024.

Fraksi Partai Golkar ingin mengingatkan bahwa masih ada beberapa yang harus dicermati bersama untuk ditingkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang seperti percepatan dalam penatausahaan barang milik daerah, pelaksanaan lelang proyek yang masih terkesan lambat.

Silpa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.314.992.293 agar menjadi catatan bagi organisasi perangkat daerah yang menyisakan silpa begitu besar. Apakah penyebarannya yang tidak merata atau kemampuan opd yang tidak bisa membelanjakan. Itu agar menjadi perhatian dari masing-masing opd dengan leading sektor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan dan saran sebagai bagian dari pendapat akhir fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sependapat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 secara umum telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam bidang pengelolaan keuangan berpendapat bahwa dengan adanya Silpa sebesar Rp 173 miliar menunjukkan potensi perencanaan anggaran yang kurang optimal. Maka dari itu fraksi PKB memberikan saran ke depan agar Pemkab Probolinggo melakukan perbaikan terhadap sistem perencanaan anggaran agar lebih realistis.

"Dapat dilakukan analisis secara mendalam penyebab rendahnya terapan anggaran dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan juga bidang yang berwenang," terang jubir Fraksi PKB Dewi Azizah.

RAPAT PARIPURNA: Para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bersama para pejabat di Lingkungan Pemkab Probolinggo mengikuti rapat dengan khidmat.

Fraksi PKB memandang bahwa pengelolaan piutang pajak sebesar Rp 29,5 miliar itu menunjukkan lemahnya sistem penagihan. Maka Fraksi PKB berpandangan perlu dilakukan metode baru terkait sistem penagihan yang lebih efektif atau dapat dilakukan reformasi sistem terkait penagihan pajak dan retribusi.

Adapun di bidang infrastruktur 24,25 persen jalan rusak berat. Maka dalam kondisi ini Fraksi PKB berpandangan perlu dibuat master plan peliharaan jalan jangka panjang serta ke depan dapat dilakukan pengalokasian anggaran pemeliharaan preventif yang memadai.

Fraksi Partai Gerindra menilai perlu adanya langkah-langkah perbaikan secara serius dan konsisten khususnya dalam hal peningkatan kualitas belanja publik optimalisasi pendapatan asli daerah serta pemerataan manfaat pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat kecil.

"Maka melalui forum terhormat ini kami menyampaikan pandangan akhir sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab politik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024," terang jubir Fraksi Partai Gerindra, Alfiana Firda Afnaini.

Sementara, terkait optimalisasi realisasi belanja Fraksi Gerinda menilai realisasi belanja khususnya belanja modal dan belanja tak terduga masih belum optimal. "Kami mendorong eksekutif untuk melakukan evaluasi mendalam atas hambatan yang terjadi serta memperbaiki perencanaan agar program strategis dapat terealisasi maksimal dan tepat waktu," tegasnya.

Fraksi NasDem pada pandangan akhir menilai WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut adalah prestasi administratif yang patut dihargai. Namun demikian kami perlu mengingatkan kembali bahwa opini WTP adalah capaian administratif teknis bukan jaminan keberhasilan pembangunan substantif di tengah masyarakat.

"Kritik utama kami adalah dibalik WTP, kami belum melihat lompatan signifikan dalam kualitas belanja publik dan pelayanan dasar. Indikator pendidikan masih stagnan, angka stunting belum menurun signifikan, dan infrastruktur pedesaan masih menjadi persoalan. Kami menolak anggapan bahwa keberhasilan administratif bisa menutupi kegagalan substantif, apalagi jika capaian tersebut hanya dijadikan narasi seremonial kebanggaan, bukan pijakan reformasi kebijakan yang berpihak pada rakyat," terang Jubir Fraksi NasDem.

Fraksi PDI Perjuangan pada pemandangan akhir fraksi memandang bahwa dinamika pemerintahan pada tahun 2024 banyak diuji. Baik dari sisi dinamika politik nasional, pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan melihat ada komitmen dan langkah progresif dari pemerintah daerah untuk terus menjaga keberpihakan anggaran kepada rakyat.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian kami menilai perlu adanya langkah-langkah perbaikan secara serius dan konsisten khususnya dalam hal peningkatan kualitas belanja publik, optimalisasi pendapatan asli daerah serta pemerataan manfaat pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat kecil di desa," jelas jubir Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PPP menyampaikan pandangan akhir fraksi bahwa rekomendasi dari Fraksi PPP variabelnya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya.

Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menerima evaluasi dari LKPJ APBD 2024. "Kita sama-sama tahu bahwa 2024 ini masa transisi dan juga sekaligus akselerasi untuk ke depan dan tentunya catatan ini akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan, baik itu tentang serapan anggaran, PAD, kemudian Silpa,” katanya.

Bupati melanjutkan, “Semuanya tentang infrastruktur, kemiskinan dan lain sebagainya, itu sedang kami upayakan supaya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ini akan terus kami kaji terus, sambil kami ingin bekerja dengan baik sesuai dengan arahan-arahan. Jadi memang banyak catatan tadi, ya sudah kita terima." (*/hla/why)

DPRD Kabupaten Probolinggo Mengesahkan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

DPRD Kabupaten Probolinggo Sahkan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

DPRD Probolinggo Sahkan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi-Fraksi Beri Catatan