JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Jember menerima banyak pengaduan terkait kios-kios pupuk nakal yang menjual dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Untuk itu, Komisi B DPRD Jember memanggil pihak-pihak terkait membahas hal tersebut, Kamis (13/2/2025).

Selain menjual harga pupuk di atas HET, terdapat juga kios yang menjual pupuk di luar wilayah distribusi hingga dugaan oknum Petugas Penyuluh Lapang (PPL) Pertanian yang memasukkan data petani yang bahkan tidak masuk dalam data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Dinas Perdagangan (Disperindag), Perwakilan pupuk Indonesia Kabupaten Jember serta para distributor pupuk se Kabupaten Jember.

DISTRIBUTOR: Salah satu distributor pupuk di Jember, Jumantoro.

Diketahui HET untuk pupuk urea berada di harga Rp 2.250/kg, NPK Rp 2.300/kh dan untuk organik sebesar Rp800/kg.

Candra mengungkapkan bahwa banyak kios pupuk di Jember yang tidak menjalankan aturan dengan benar, mulai dari harga yang melebihi HET hingga praktik bundling yang merugikan petani.

“Kami menemukan pelanggaran hampir di semua kecamatan, seperti Sumberjambe, Sukowono, Kalisat, Puger, Silo, dan Bangsalsari. Petani sering kali tidak tahu berapa kuota pupuk mereka, bahkan ada yang dipaksa membeli pupuk nonsubsidi bersama pupuk subsidi,” ungkap legislator partai PDI Perjuangan itu.

Selain itu, nota pembelian kerap tidak diberikan, dan data e-RDKK sering kali tidak dicantumkan. Hal itu, kata dia, yang membuat distribusi pupuk tidak transparan.

DPRD meminta dinas terkait dan pupuk Indonesia untuk memperketat pengawasan di kios-kios agar aturan berjalan sesuai ketentuan. "Kami juga meminta adanya revitalisasi kelompok tani dengan melibatkan pemuda dan perempuan untum meningkatkan kualitas pertanian di daerah," jelasnya.

Dalam aspek ketahanan pangan, Candra menyoroti serapan pupuk di tahun 2024 yang tidak mencapai 100 persen, dengan sisa sekitar 8 persen dari alokasi. Namun demikian, Candra memastikan bahwa stok pupuk di Jember saat ini cukup untuk masa tanam, dengan cadangan 2.561 ton Urea dan 4.423 ton NPK.

"Untuk masa tanam di bulan Februari tadi laporan pihak Pupuk Indonesia cadangan digudang dan di kios-kios, mereka memastikan stoknya aman," tegasnya.

Sementara, Salah satu distributor pupuk di Jember, Jumantoro, menegaskan pentingnya transparansi dalam distribusi pupuk dan meminta agar distributor serta kios tidak terus-menerus dijadikan kambing hitam dalam permasalahan pupuk bersubsidi.

“Kami ingin distribusi pupuk ini berjalan adil. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada pelanggaran, berikan bukti agar yang salah bisa ditindak, bukan semua distributor dan kios ikut disalahkan,” katanya.

Jumantoro juga menekankan bahwa ke depan, pengawasan harus lebih ketat, bukan sekadar pembinaan, melainkan tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang menyelewengkan pupuk.

"Kalau mereka tidak bisa dibina, ya berarti memang harus dibinasakan kios-kios nakal itu," ujarnya. (dsm/why)

Harga Pupuk di Atas HET dan Praktik Bundling Merugikan Petani, DPRD Desak Pengawasan Ketat