JEMBER, TADATODAYS.COM - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semeru yang menyalurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember diketahui belum mengantongi izin laik sehat (SLHS). Selain persoalan perizinan, Satgas juga merekomendasikan pemindahan lokasi dapur karena dinilai rawan banjir dan berpotensi mengganggu proses produksi.

Fakta tersebut terungkap saat Satgas bersama tim kabupaten dan kecamatan melakukan pengecekan lapangan menyusul laporan banjir di area SPPG Semeru.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan dari hasil pantauan di lapangan, dapur SPPG Semeru berada sangat dekat dengan saluran air. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keamanan pangan. “Untuk kelayakan lokasi dan perizinannya masih proses semua, termasuk izin laik sehat atau SLHS,” kata Helmi pada Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, SPPG Semeru telah beroperasi sekitar tiga bulan dan melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat MBG. Namun, banjir yang terjadi mengungkap persoalan mendasar pada sistem saluran air di sekitar dapur.

“Masalah utamanya ada di saluran. Harapannya ke depan titik dapurnya bisa digeser ke lokasi lain karena dikhawatirkan mengganggu produk dan proses produksi di SPPG,” ujarnya.

Akibat banjir tersebut, operasional SPPG Semeru sempat dihentikan selama satu hingga dua hari. Selama periode itu, distribusi MBG kepada penerima manfaat tidak berjalan. “Dari keterangan kepala dapur, sekitar satu sampai dua hari tidak beroperasi,” tambah Helmi.

Terkait tindak lanjut, Helmi menyebut pengelola dan pemilik SPPG telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti rekomendasi Satgas, termasuk kemungkinan relokasi dapur. “Owner dan kepala dapurnya juga siap apabila nanti harus pindah ke lokasi lain,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Semeru, Dwi Aprilia membenarkan penghentian sementara operasional dilakukan untuk pembersihan dan sterilisasi dapur pascabanjir. “Kami sementara memang tidak operasional dulu untuk sterilisasi dapur dan peralatan,” ujarnya.

Ia menyebut sebagian besar peralatan dapur masih dalam kondisi aman. Namun, sejumlah peralatan yang dinilai tidak layak pakai telah dibuang dan diganti. “Alat-alat masih aman, hanya beberapa yang sudah tidak layak kita ganti dengan yang baru,” jelasnya.

Meski sempat berhenti beroperasi, ia menegaskan penerima manfaat MBG tidak dialihkan ke SPPG lain dan tetap terdata di SPPG Semeru. Operasional ditargetkan kembali berjalan setelah proses sterilisasi selesai.

SPPG Semeru menyalurkan MBG ke sekitar 15 hingga 18 titik sekolah dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 2.800 orang, termasuk tenaga pendidik, dari jenjang TK, SD, hingga SMP.

Terkait rekomendasi pemindahan lokasi, pihaknya menyatakan akan mengikuti keputusan yayasan dan pendampingan dari pihak terkait. “Untuk pemindahan titik nanti mengikuti arahan yayasan dan rekomendasi Satgas,” katanya. (dsm/why)

SPPG Semeru Ternyata Belum Kantongi Izin SLHS, Satgas Rekomendasikan Pindah Lokasi Dapur