PASURUAN, TADATODAYS.COM - Banjir yang kembali melanda wilayah Pasuruan memicu sorotan dari kalangan aktivis. Mereka menilai persoalan banjir tidak cukup ditangani dengan langkah darurat, melainkan butuh kebijakan tegas di hulu.

Direktur Pus@ka, Lujeng Sudarto, menilai kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke lokasi banjir seharusnya tidak berhenti pada penanganan darurat semata. Ia mendorong agar momentum tersebut dimanfaatkan untuk membahas kebijakan strategis, termasuk moratorium izin pertambangan.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan banjir secara lebih menyeluruh, termasuk menelusuri faktor penyebab yang selama ini memicu banjir rutin di wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

AMBROL: Jalan ambrol dampak banjir di Pasuruan.

“Kalau Gubernur turun langsung ke lokasi banjir, mestinya ada yang mengajukan usulan moratorium izin pertambangan. Karena sebenarnya beliau juga tahu penyebab banjir rutin di Pasuruan ini,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Lujeng menilai, aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, sama-sama punya potensi merusak lingkungan. Dampaknya, tentu saja bencana yang bakal dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, pejabat publik seharusnya tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. “Tugas pejabat itu bukan sekadar gimmick, tapi memberi solusi kebijakan dan tindakan konkret atas persoalan yang dirasakan rakyat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Pasuruan sejak Selasa (24/3/2026) setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur lebih dari dua jam.

Dampaknya cukup luas. Ribuan kepala keluarga terdampak, satu dusun sempat terisolir akibat akses jalan terendam, serta fasilitas umum ikut terganggu. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mencapai lebih dari satu meter.

Selain permukiman, sektor pertanian juga terdampak. Ratusan hektare lahan sawah dilaporkan terendam banjir, dengan sebagian di antaranya terancam gagal panen.

Kerusakan infrastruktur turut terjadi, mulai dari jalan ambrol hingga tanggul sungai yang jebol di sejumlah titik. Kondisi ini memperparah luapan air dan menghambat aktivitas warga.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari evakuasi warga, pendirian dapur umum, hingga distribusi bantuan logistik. Meski demikian, banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan jangka panjang di wilayah Pasuruan. (pik/why)

Banjir Berulang, Aktivis Desak Moratorium Izin Tambang di Pasuruan