JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Jember menyebut penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diraih Kabupaten Jember adalah sebuah kebohongan publik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Khoris.

Khoris menilai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024 masih ditemukan berbagai masalah. Oleh karenanya, kata dia, diperlukan solusi atas persoalan yang terjadi. Mengingat, dalam beberapa bulan kedepan sudah memasuki akhir tahun.

“Jadi permasalahan ini yang dibahas terkait UHC yang kemarin mendapatkan reward, saya mengatakan bahwa itu pembohongan publik, karena ternyata pelayanan sampai sekarang juga masih ruwet dan semua masih harus SBM dan lain-lain, persyaratanya ruwet,” katanya (14/11/2024).

Lebih lanjut, Sunarsih memaparkan beberapa temuan dilapangan termasuk belum adanya anggaran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang belum siap, hingga anggaran kesehatan di Kabupaten Jember yang masih menyisakan hutan.

“Ini saya pikir perlu ada penilaian, kenapa harus mendapatkan award UHC? Berarti ada indikasi UHC itu untuk pencitraan Pilkada, terus anggaran 2025 malah hanya berlaku delapan bulan,” terangnya.

Terkait sisa hutang, Khoris menegaskan bahwa harus diselesaikan di tahun 2024 dan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kendati demikian, menurut Khoris, tanpa harus menunggu Perkada sekali pun hal tersebut bisa dilakukan apabila telah dianggarkan lebih awal.

“Kenapa tidak dianggarkan lebih awal terkait itu, sampai nggak bisa beli obat di puskesmas itu. Itu kan berarti perencanaannya yang kurang matang, tetapi kok mendapat reward, itu kan berarti dipaksakan agar punya citra di Pilkada ini,” jlrentreh politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Lebih lanjut, beberapa anggota dewan mengungkap temuan-temuan buruk soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Bahkan pelayanan terkesan tidak ramah dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pasien.

“Akhirnya ini menjadikan masyarakat Jember tidak mau berobat di fasilitas kesehatan yang ada di Jember, akhirnya berobat di Lumajang. Daerah saya itu mayoritas berobat di Lumajang, tidak mau di rumah sakit Jember karena pelayanan yang kurang menyenangkan, makanya ini jadi evaluasi buat dinas kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember Koeshar Yudyarto menjelaskan, usai menyandang UHC, keaktifan di bulan November 2024 mencapai sekitar 67 persen. Padahal, target Dinkes Jember untuk bulan Desember 2024 mendatang, keaktifan mencapai 59 persen.

“Rencananya untuk tahun depan, apa-apa yang perlu disiapkan, berkaitan dengan anggaran yang perlu dipersiapkan oleh dinas kesehatan, maintenance di tahun depan, syukur-syukur kalau bisa mencapai sampai non cut-off di atas 60 persen,” terang Koeshar.

Selain itu, Koeshar juga menanggapi terkait masukan-masukan dari konstituen atas pelayanan kesehatan yang kurang menyenangkan. “Ada yang di daerah utara, karena pelayanan yang kurang senyum sampai memilih ke Kabupaten Bondowoso, untuk yang di daerah selatan mereka lebih memilih ke Lumajang,” sambungnya.

Lebih lanjut, nantinya Dinkes Jember bakal menyampaikan ke jajarannya untuk melakukan pelayanan dengan salam, senyum, sapa dan mengedepankan keselamatan pasien gawat darurat. “Administrasi itu nomor belakang lah. Yang penting pasien ini tertangani dengan baik,” katanya. (dsm/why)

DPRD Jember Desak Solusi Masalah JKN, Sebut Penghargaan UHC Tak Sesuai Fakta