PASURUAN, TADATODAYS.COM - Penolakan warga tiga desa di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terhadap pembangunan real estate oleh PT Stasionkota Sarana Permai (SSP) ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Pasuruan. Dewan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas polemik ini.

Ketua Pansus Sugiyanto mengungkapkan, pihaknya akan mengundang semua pihak. Mulai warga tiga desa yakni Pecalukan, Ledug, dan Dayurejo, lalu PT SSP, Kantor ATR/BPN hingga dinas terkait.

Ketua Pansus Sugiyanto

Langkah yang akan dilakukan pansus pertama adalah melihat langsung ke lokasi. Ini supaya pansus memiliki gambaran utuh tentang kondisi faktual di lapangan. "Nanti tim akan turun melihat langsung situasinya seperti apa di lokasi," kata Sugiyanto, Selasa (28/10/2025).

Setelah itu, pansus akan menelusuri perizinan, tata ruang, dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam regulasi. Sugiyanto memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan.

Menurutnya, kekhawatiran warga terhadap proyek real estate tersebut wajar. Sebab lokasi proyek real estate adalah kawasan hutan yang selama ini oleh masyarakat dijadikan benteng alami penahan erosi dan longsor.

Hasil pansus ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Sugiyanto meminta masyarakat tetap tenang dan memberi waktu kepada tim untuk bekerja secara profesional.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan berjalan sesuai aturan, berkelanjutan, dan harapannya tidak berdampak buruk pada lingkungan," imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Seperti diketahui, warga 3 desa di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan menolak pembangunan real estate. Lokasi yang akan dibangun kawasan real estate adalah di antara Pecalukan dan Ledug dan itu di atas pemukiman penduduk.

Warga menilai, lokasi itu secara topografi tidak memungkinkan dibangun perumahan. Selain itu, kawasan tersebut berfungsi sebagai benteng terakhir penahan erosi dan longsor. Sebab di sana adalah area tegakan pohon paling subur di lereng Arjuno. (pik/why)

Soal Polemik Penolakan Pembangunan Real Estate di Prigen Pasuruan, Dewan Bentuk Pansus

Selain Retribusi Usaha, PKL dan Angkringan Tetap di Kota Probolinggo Bakal Ditarik Retribusi Kebersihan