PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo mempertanyakan proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026 yang hanya mencapai Rp 15 miliar. Proyeksi tersebut dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan potensi sebenarnya dari daerah.

Hal ini terungkap dalam rapat Banggar di gedung DPRD Kota Probolinggo, Senin (1/9/2025) pagi. Berdasarkan data yang dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), menunjukkan angka PAD:

- Realisasi 2024: Rp 206.341.550.899,29

- Perubahan KUA-PPAS 2025: Rp 241.144.432.919,00

- Proyeksi 2026: Rp 256.289.928.417,64

Dengan proyeksi tersebut, kenaikan PAD dari 2025 ke 2026 hanya sekitar Rp 15 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 35 miliar.

Anggota Banggar dari Fraksi PKB Saiful Iman mempertanyakan rendahnya target kenaikan PAD. "Kenapa proyeksi kenaikan PAD kok kecil? Kenapa tidak Rp 60 miliar? Bisa tidak? Harusnya bisa," ujar Saiful.

Ia menjelaskan bahwa PAD tertinggi Kota Probolinggo berasal dari rumah sakit, namun kontribusinya belum signifikan. "Harapan kami 2026 ini seharusnya lebih, jadi di 2027 sudah lebih tinggi. Karena 2026 ini awal, murni visi misi wali kota. Kalau cuma Rp 15 miliar itu apa? Sedangkan untuk meningkatkan masyarakat itu banyak sekali kebutuhannya," tambahnya.

Saiful menilai pemerintah kota hanya "cari aman" dengan target rendah, padahal kebutuhan pembangunan sangat besar dengan program-program bernilai miliaran rupiah. "Berarti kan yang pentkng cari aman, nanti tinggal terpenuhi sekian persen," ujarnya.

Pj Sekda Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa angka kenaikan Rp 15 miliar belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru akan disampaikan pada 2026.

"Yang kedua, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo. Ada retribusi seperti parkir akan kita maksimalkan, reklame dan lain-lain. Nanti akan kita evaluasi," katanya.

Wakil Ketua I DPRD Abdul Mujib mempertanyakan lebih dalam soal proyeksi yang dianggap rendah. "Rp 15 miliar itu bagi kami rendah. Jawabannya belum masuk DAK. DAK itu masuk ke mana? PAD ya? Bukan APBD kan? PAD itu kan pendapatan asli daerah," tegas Abdul Mujib.

Mujib membandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan Rp 35 miliar meski tanpa RPJMD karena era penjabat wali kota. "Tahun 2026 ini kan ada RPJMD. Pertanyaannya, apakah tidak ada potensi lainnya yang diubah untuk meningkatkan PAD itu setidaknya sama dengan tahun sebelumnya?"

Yang mengejutkan, Pj Sekda mengakui bahwa proyeksi PAD 2026 belum didasarkan pada kajian mendalam. "Ini masih proyeksi pak, belum ada kajian, sedang diproses. Karena memang dari 10 tahun tidak ada kajian untuk KUA. Masih proyeksi, baru untuk perubahan ada kajian. Nanti di Desember baru ketemu," ungkapnya.

Anggota Banggar Muklas Kurniawan menekankan pentingnya kajian dalam menetapkan target PAD. "Tidak ada kajian proyeksi? Berarti selama ini pemerintah kota tidak memikirkannya? Seharusnya ada kajian, kita menaikkan sesuatu itu perlu kajian. Tolong itu dikaji, kalau tidak dikaji kan omong-omong saja proyeksi ini," kata Muklas.

Abdul Mujib menambahkan perlunya penjelasan detail per sektor. "Contoh saja rumah sakit, PAD-nya sekian di tahun 2024, namun di tahun 2026 turun, nah itu kenapa? Apa alasan dan landasannya? Bukan pakai ilmu kira-kira. Tolong itu dijelaskan, kajiannya dari apa? Dasar membuat PAD itu tidak serta merta," ucapnya

Merespons kritik tersebut, Pj Sekda berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. "Beberapa tahun ini TAPD yang mengelola pendapatan terus melakukan evaluasi. Nanti kalau ada saran kita tampung, apa yang menjadi potensi PAD termasuk permasalahan-permasalahan akan kita perbaiki. Mohon waktu juga, kita akan mengadakan rapat dengan TAPD," kata pejabat yang biasa disapa Tyok itu.

Namun Abdul Mujib kembali mempertanyakan "Berarti selama ini tidak ada kajian? Tolong mungkin nanti dievaluasi, ini harus dikaji," ujar Mujib. (alv/why)

PAD Kota Probolinggo 2025 ke 2026 Naik Rp 15 M, Banggar Sebut Rendah, Pemkot Akui Belum Ada Kajian