JEMBER, TADATODAYS.COM - Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Jember resmi dibuka sejak Senin (30/9/2024). Tercatat ada 2.000 formasi yang disiapkan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan (nakes) maupun tenaga teknis.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengatakan, dari 2000 formasi yang dibuka itu terdiri 738 formasi untuk guru, 662 formasi untuk tenaga kesehatan dan 600 tenaga teknis. Diketahui jumlah tenaga honorer di Jember mencapai 11 ribuan lebih.

Bagi mereka yang tidak masuk dalam formasi itu, kata dia, Pemkab dapat mempertimbangkannya untuk menjadi PPPK paruh waktu dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember dapat mengikuti seleksi tersebut, dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada 2.000 formasi yang kami siapkan," katanya, Selasa (8/10/2024) siang.

Suko juga menjelaskan, ada sejumlah honorer yang diprioritaskan untuk mengikuti seleksi PPPK. Salah satunya untuk pelamar guru. Yang menjadi prioritas adalah mereka yang sudah mencapai nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru pada 2021 lalu. Namun tidak bisa ditempatkan karena keterbatasan formasi.

Selain itu, Guru eks Tenaga Honorer K2 yang terdaftar dalam data base BKN serta masih aktif, hingga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga dianggap menjadi pelamar prioritas. “Namun tetap harus mengikuti tahapan seleksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Meski masuk dalam pelamar prioritas,” urai Suko.

Lebih lanjut, untuk formasi Nakes, prioritas utamanya adalah tenaga honorer K2 dan bidan pendidik. Selanjutnya, adalah mereka yang sudah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan yang belum masuk dalam data tersebut.

"Meskipun bidan pendidik, berdasarkan data yang ada di BKPSDM Jember tidak memiliki honorer dengan kategori tersebut, tapi itu masuk kategori prioritas," tegasnya.

Sementara untuk tenaga teknis, pelamar prioritas adalah tenaga honorer K2, disusul oleh mereka yang sudah masuk data base BKN, dan honorer yang tidak masuk data tersebut. "Minimal bekerja dua tahun berturut-turut yang itu tidak terputus dan bukan akumulasi masa kerjanya," ujarnya. (dsm/why)

Rapat Pansus PPPK Memanas, Pansus Bakal Berkonsultasi dengan KemenPAN-RB dan BKN

Pemkot Hapus Usulan Dua Formasi PPPK, Sibro: Tidak Jelas Alasannya

Pemkab Jember Buka 2.000 Formasi PPPK, Tenaga K2 Jadi Pelamar Prioritas

Rekrutmen PPPK 2024 Kota Probolinggo Dikeluhkan