Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2020-12-10 13:07:31

12 Tuntutan Mahasiswa Papua di Jember, Menolak Otsus dan Meminta Referendum

PAPUA: Mahasiswa di Jember asal Papua menggelar aksi damai di Bundaran DPRD Jember, Kamis (10/12/2020), dengan tuntutan menolak otonomi khusus Papua.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Dalam rangka memperingati Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jember menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran DPRD Jember, Kamis (10/12/2020).

Dalam aksinya, mereka mengecam pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua serta menuntut referendum.

Baca Juga : Dua Desa di Jember Diterjang Banjir Bandang

Puluhan massa aksi itu, membawa sejumlah poster bertuliskan penolakan terhadap rasisme dan diskriminasi di tanah Papua.

Baca Juga : Beli Solar Truk Sampah, Petugas Gerobak Sampah Jember sampai Patungan

Mereka juga membentangkan banner bertuliskan "Segera gelar mekanisme referendum bangsa rakyat West Papua sebagai solusi demokrasi".

Dalam orasinya, mereka mengecam segala bentuk pelanggaran HAM berat di tanah Papua dan meneriakan yel-yel "Papua bukan merah putih, Papua bukan merah putih tapi bintang kejora".

Kordinator aksi, Matiyas May mengatakan, aksinya kali ini untuk menyuarakan semua persoalan yang terjadi di Papua yang selama ini selalu ditutupi oleh Pemerintah Indonesia.

"Selama ini banyak terjadi pelanggaran HAM berat di Papua, seperti pembunuhan dan pemerkosaan tapi belum pernah diselesaikan," ujarnya.

Matiyas juga mengatakan, semua tragedi kemanusian itu diperparah dengan adanya larangan peliputan bagi media nasional maupun asing.

Sehingga tidak banyak pihak yang mengetahui adanya penindasan yang yang terjadi, hingga soalah olah di Papua tidak terjadi apa-apa.

Oleh karena itu, untuk mengakhiri segala macam persoalan itu, mereka menuntut adanya refendum bagi Papua. Mereka juga menolak otonomi khusus Jilid II yang mereka nilai tidak efektif dalam upaya penyelesaian persoalan Papua.

"Otsus itu tidak berdampak apa apa karena Otsus itu hanya dinikmati oleh segelintir elit politik Lokal saja dan tidak pernah dirasakan oleh rakyat Papua," imbuhnya.

Lebih lanjut, Matiyas menyampaikan 12 tuntutan aksinya yang berisikan :

1. Hentikan kekerasan kemanusiaan di West Papua

2. Tarik militer organik dan non-organik dari teritoria West Papua

3. Cabut perizinan perusahaan blok Wabu di Intan Jaya

4. Cabut Undang Undang Omnibus Law

5. Meminta Kapolda Papua, Paulus Waterpau untuk menyetop diskriminalisasi terhadap Victor Yeimo dan aktivis lainnya

6. Mengutuk keras kepada elit-elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk melanjutkan Otsus jilid II

7. Segera tutup PT. Freeport dan perusahaan lainnya di seluruh tanah West Papua

8. Menolak dengan tegas keberlanjutan otonomi khusus jilid II

9. Segera membuka akses jurnalis nasional dan internasioal seluas luasnya di West Papua 

10. Menolak tindakan pelanggaran HAM dan mengusut tuntas pelaku pelanggaran HAM di West Papua

11. Segera bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat

12. Mengutuk keras kepada buzzer yang melakukan pembohongan publik dengan propaganda murahan. (as/don)