JEMBER, TADATODAYS.COM - Platform Wadul Gus E tak hanya jadi wadah warga menyampaikan keluhan, tapi juga mulai berfungsi sebagai alat ukur kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jember. Selama tiga bulan terakhir, 3.252 laporan masuk melalui kanal tersebut, mayoritas terkait infrastruktur jalan dan layanan administrasi kependudukan.

Sebanyak 2.341 laporan telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses tindak lanjut. Rinciannya, 682 laporan berstatus disposisi, 221 ditindaklanjuti, dan 8 dibatalkan.

Kecamatan Kaliwates menjadi penyumbang aduan terbanyak dengan 344 laporan, disusul Patrang (314), dan Sumbersari (292). Sementara dari sisi substansi, keluhan soal jalan rusak mendominasi dengan 605 laporan, disusul layanan e-KTP (321), serta bantuan sosial dan fasilitas umum.

Bupati Jember menegaskan, laporan warga melalui Wadul Gus E menjadi bahan evaluasi prioritas pembangunan sekaligus alat monitoring efektivitas kerja tiap perangkat daerah.

“Data dari Wadul Gus E menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kerja perangkat daerah sekaligus bahan evaluasi prioritas pembangunan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

Dinas PUPR tercarat memiliki jumlah disposisi terbanyak, yaitu 793 laporan, menunjukkan tingginya ekspektasi warga terhadap perbaikan infrastruktur.

Sedangkan Dispendukcapil menjadi perangkat daerah yang paling aktif menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan, terutama terkait perekaman dan pencetakan KTP.

Saluran WhatsApp menjadi kanal favorit warga dengan 3.107 laporan, jauh melampaui Instagram (105), Command Center (33), TikTok (4), Mall Desa (2), dan Facebook (1). Hal ini mencerminkan bahwa saluran komunikasi cepat dan mudah masih jadi pilihan utama masyarakat.

Kendati demikian, Pemkab masih menghadapi tantangan ketimpangan distribusi laporan. Beberapa kecamatan seperti Arjasa, Sukorambi, dan Mayang tercatat minim laporan. Pemkab menilai perluasan literasi digital dan kanal aduan alternatif di tingkat desa menjadi langkah penting untuk pemerataan akses dan partisipasi publik. (dsm/why)