JEMBER, TADATODAYS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember (BEM UMJ) minta 50 persen gaji anggota DPRD Jember dialokasikan untuk penanganan dampak covid-19. Hal itu disampaikan saat mahasiswa menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Jember, Senin (26/7/2021) siang.

Presiden mahasiswa BEM UMJ, M.Yayan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei langsung kepada masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dari hasil survei tersebut menghasilkan data, bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah  belum merata.

Oleh karena itu, kata Yayan, langkah cepat agar bansos merata adalah dengan memotong gaji anggota dewan. "Kami minta 50 persen gaji anggota dewan dialokasikan untuk mereka yang terdampak PPKM ini," ujarnya.

Selain itu, dalam keterangan resminya BEM UMJ juga menyoroti langkah Pemkab Jember yang mematikan penerang jalan umum (PJU) yang dinilai kurang efektif.

Terpisah, anggota dewan dari Fraksi PAN yang menemui massa aksi, Nyoman Ari Bowo mengklaim bahwa upaya membantu masyarakat terdampak telah dilakukan para anggota dewan sejak jauh-jauh hari. "Kami ini ndak usah disuruh," katanya.

Nyoman menyebut setiap anggota dewan memiliki konstituen atau masyarakat dari daerah pemilihannya yang telah dibantu oleh masing-masing anggota dewan. Hanya saja, selama ini bantuan-bantuan tersebut tidak pernah dipublis. "Nanti bisa dicek di lapangan," kata Nyoman.

Pantauan di lokasi, selain menyampaikan aspirasi, dalam aksinya mahasiswa juga membagikan sembako kepada para pedagang kaki Lima (PKL) di sekitar gedung DPRD dengan menggunakan gerobak dorong.

Firdaus, salah seorang peserta aksi mengatakan pembagian sembako adalah simbol bahwa pemberlakuan PPKM dampaknya sangat dirasakan oleh para PKL.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat bersegitegang dengan aparat kepolisian lantaran dilarang melakukan orasi. Tak lama kemudian, mahasiswa membubarkan diri. (as/don)