“Untuk mendapatkan SDM terbaik temukan tiga kualitas dalam dirinya: integritas, kecerdasan, dan energi. Namun jika yang pertama tidak Anda temukan dalam diri mereka, maka yang kedua dan ketiga akan membunuh Anda.”

-Warren Buffet-

DI tengah hiruk-pikuk politik yang sering kali diwarnai oleh perlindungan terhadap kroni, nepotisme, dan impunitas (kekebalan hukum), sebuah keputusan mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Pada Selasa malam, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penggantinya? Nanik S Deyang, seorang mantan jurnalis.

Keputusan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Ini adalah sinyal keras. Sebuah deklarasi bahwa akuntabilitas tidak bisa ditawar, bahkan untuk posisi strategis yang mengawal program flagship pemerintahan: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bagi banyak pengamat, pencopotan ini mungkin terlihat sebagai langkah politis atau korban dari dinamika internal kabinet. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ini adalah kabar baik bagi demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, tidak ada jabatan yang kebal dari evaluasi, dan tidak ada prestasi masa lalu yang bisa menutupi kegagalan kinerja saat ini.

MENGAPA DADAN DICOPOT?

Sebelum membahas implikasi demokrasinya, mari kita lihat faktanya. Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pencopotan Dadan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi (monev) selama 1,5 tahun terakhir. Temuannya cukup serius:

1. Pelanggaran SOP & Kedisiplinan: Ada ketidakdisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi dan penyediaan makanan.

2. Masalah Kualitas Makanan: Laporan dari lapangan menunjukkan keluhan tentang kualitas gizi dan kebersihan makanan yang diterima siswa di berbagai daerah.

3. Tata Kelola Keuangan: Isu transparansi dan efisiensi anggaran mulai mencuat, apalagi setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti potensi kebocoran.

4. Tekanan Publik & Politik: Desakan dari DPR (Komisi IX) dan masyarakat sipil yang merasa program MBG tidak berjalan optimal.

Yang menarik, Dadan Hindayana bukanlah figur sembarangan. Ia adalah mantan pejabat tinggi dengan jaringan luas. Namun, ketika kinerjanya dinilai merugikan kepentingan publik dan melanggar prinsip tata kelola yang baik, ia harus pergi. Tanpa ampun. Tanpa negosiasi.

MENGAPA INI KABAR BAIK BAGI DEMOKRASI?

1. Meruntuhkan Budaya "Asal Bapak Senang" & Impunitas

Selama bertahun-tahun, budaya birokrasi kita sering kali dihinggapi penyakit "asal bapak senang". Pejabat cenderung aman selama loyal kepada atasan, meskipun kinerjanya buruk atau bahkan korup.

Pencopotan Dadan menghancurkan mitos itu. Pesan yang dikirimkan jelas: Loyalitas tidak menggantikan kompetensi. Kedekatan tidak menjamin keamanan jabatan. Ini adalah kemenangan bagi meritokrasi. Dalam demokrasi yang matang, jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah. Jika amanah itu disia-siakan, pemilik amanah (rakyat melalui presiden) berhak menariknya kembali.

2. Transparansi Evaluasi Kinerja yang Terbuka

Pemerintah tidak diam-diam mengganti Dadan. Mensesneg secara terbuka menjelaskan alasan pencopotan: pelanggaran SOP, masalah kualitas, dan tata kelola. Keterbukaan ini penting. Dalam demokrasi, rakyat berhak tahu mengapa seorang pejabat diganti. Tidak ada lagi "rahasia negara" yang digunakan untuk menutupi kegagalan manajemen.

Ini menciptakan preseden baru: Setiap pejabat publik harus siap dievaluasi secara publik. Jika Anda gagal, jelaskan alasannya. Jangan bersembunyi di balik dalih "mutasi rutin".

3. Respons Cepat Terhadap Aspirasi Rakyat

Program MBG adalah janji kampanye yang sangat sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya anak-anak sekolah. Ketika masyarakat mengeluh tentang kualitas makanan, pemerintah tidak abai. Mereka bertindak cepat.

Ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu setiap 5 tahun, tapi tentang responsivitas pemerintah terhadap keluhan rakyat sehari-hari.

Pencopotan Dadan adalah bentuk akuntabilitas vertikal: pemimpin bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jika rakyat tidak puas, pemimpin harus memperbaiki diri atau diganti.

4. Penguatan Peran Lembaga Pengawas (Check and Balances)

Pencopotan ini juga didorong oleh tekanan dari lembaga lain: Kementerian Keuangan (eksekutif), DPR (legislatif), dan media/masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa sistem check and balances bekerja. Tidak ada satu pun lembaga yang bisa monopoli kebenaran. Ketika BGN dianggap lalai, lembaga lain bersuara, dan Presiden mengambil tindakan. Ini adalah ciri khas demokrasi yang sehat: kekuasaan dibagi, dikontrol, dan saling mengawasi.

5. Mengirim Pesan Seram Bagi Pejabat Lain

Efek domino dari pencopotan Dadan akan terasa di seluruh jajaran birokrasi. Para kepala badan, direktur jenderal, hingga bupati/wali kota, gubernur kini tahu bahwa mata Presiden dan rakyat tertuju pada kinerja mereka. Tidak ada lagi rasa aman palsu. Ini akan mendorong efisiensi, kepatuhan pada aturan, dan fokus pada hasil nyata, bukan sekadar pencitraan.

TANTANGAN KE DEPAN: JANGAN HANYA "KULIT SEMANGKA"

Euforia atas pencopotan Dadan jangan membuat kita naif. Ada beberapa catatan kritis yang harus dijaga agar langkah ini benar-benar menjadi kemajuan demokrasi, bukan sekadar sandiwara politik:

1. Proses Hukum Harus Tetap Berjalan

Jika ada indikasi pelanggaran hukum (korupsi, penyelewengan anggaran), pencopotan saja tidak cukup. Kejaksaan Agung (yang dikabarkan sudah menggeledah kantor BGN) harus mengusut tuntas. Akuntabilitas administratif harus diikuti dengan akuntabilitas hukum. Jika Dadan terbukti bersalah, ia harus diadili dan dijatuhi sanksi hukum, bukan hanya dimutasi.

2. Jangan Ganti Orang, tapi tetap Pertahankan Sistem yang Rusak

Nanik S Deyang, pengganti Dadan, harus diberi mandat untuk melakukan reformasi sistem, bukan hanya menambal bocor. Masalah MBG bukan hanya soal siapa kepala badannya, tapi soal rantai pasok, pengawasan kualitas, dan partisipasi masyarakat lokal. Jika sistemnya tetap tertutup dan birokratis, sejarah bisa terulang.

3. Hindari Politisasi Berlebihan

Pencopotan ini jangan dijadikan alat untuk menyerang lawan politik atau kelompok tertentu. Fokusnya harus tetap pada kinerja dan tata kelola. Jika terlalu dipolitisasi, esensi akuntabilitas akan hilang, digantikan oleh narasi "perburuan witch hunt" yang justru melemahkan institusi.

4. Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

Demokrasi partisipatif berarti rakyat bukan hanya objek, tapi subjek pengawasan. Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya bagi orang tua, guru, dan LSM untuk memantau kualitas makanan MBG. Aplikasi pengaduan, audit sosial, dan forum diskusi rutin harus dibentuk. Pengawasan dari bawah (bottom-up) adalah kunci mencegah kegagalan berulang.

DEMOKRASI ADALAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

Pencopotan Dadan Hindayana adalah momen penting. Ia mengingatkan kita bahwa dalam demokrasi, kekuasaan itu sementara, tapi tanggung jawab itu permanen. Jabatan tinggi bukan hak istimewa (privilege), tapi beban berat yang harus dipikul dengan integritas dan kompetensi.

Bagi rakyat Indonesia, ini adalah kabar baik. Artinya, suara kita didengar. Keluhan kita ditanggapi. Dan pejabat yang lalai akan dimintai pertanggungjawaban.

Mari kita jaga momentum ini. Jangan biarkan api akuntabilitas ini padam. Dukung proses hukum yang transparan. Awasi kinerja pimpinan BGN yang baru. Dan teruslah bersuara. Karena demokrasi yang sehat bukan diberikan, tapi diperjuangkan—setiap hari, melalui setiap tindakan kecil menuntut keadilan dan kebenaran.

“Dalam demokrasi, tidak ada raja yang kebal. Yang ada hanyalah pelayan rakyat yang bisa dipecat jika ingkar janji.”

Kejadian Dadan Hindayana ini mengingatkan kita pada ungkapan bijak, “Jika ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.” (*)

*) Penulis adalah Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dan Ketua Komunitas Penulis "Bromo Pro Litera"