JEMBER, TADATODAYS.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember menyebut hanya mampu membentuk tiga Desa Tangguh Bencana (Destana) di tahun 2025. Hal itu lantaran adanya pengurangan anggaran yang signifikan.

Biasanya, pembentukan Destana bisa menjangkau lima hingga sepuluh desa per tahun. Namun di 2025 ini BPBD Jember hanya mampu membentuk tiga titik.

“Tahun ini hanya tiga destana, dua dibiayai kabupaten, satu dari provinsi,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember Zughrinada Wahyudi Hidayat, Senin (7/4/2025) pagi.

Ayound, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dua Destana kabupaten tersebut akan berlokasi di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Plalangan. Sedangkan yang dari provinsi berada di Kelurahan Sumbersari.

Lebih lanjut, pengurangan anggaran ini tak lepas dari adanya refocusing atau pengalihan anggaran yang terjadi sejak akhir 2024. “Biasanya bisa lima sampai sepuluh destana, sekarang cuma dapat dua dari kabupaten. Pangkasnya banyak banget,” ungkapnya.

Padahal di tahun-tahun lalu, BPBD Jember mampu membentuk lima hingga 10 destana. Pembentukan dua destana ini nanti bakal dianggarkan hanya di angka Rp 50 juta. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan, pembelian perlengkapan seperti seragam dan sepatu boot bagi 30 anggota, dan kebutuhan operasional lainnya.

Ayound menekankan bahwa pembentukan destana bukan semata soal dana, tetapi juga semangat masyarakat dan kepala desa. “Kadang SDM-nya biasa saja, tapi kalau semangatnya tinggi, justru itu yang kami dukung. Sebaliknya, SDM mumpuni tapi tidak greget, ya percuma,” jelasnya.

Menurutnya, tak sedikit destana yang akhirnya “mati suri” karena lemahnya dukungan dari pemerintah desa. Pihaknya juga menyoroti pentingnya implementasi Permendes yang mengatur alokasi 3 persen Dana Desa untuk penanggulangan bencana.

Namun, menurut Ayound, banyak desa lebih memilih menghabiskan anggaran untuk infrastruktur ketimbang mitigasi risiko bencana.

“Kalau kadesnya tidak sadar pentingnya kesiapsiagaan, ya enggak akan jalan. Sayang kan, padahal 3% itu bisa untuk beli perlengkapan warga agar siap hadapi bencana,” sambungnya.

Kabupaten Jember sendiri diketahui sebagai wilayah dengan risiko bencana tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami.

Namun, Ayound menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. “Desa-desa itu ujung tombak. Kalau ada bencana, mereka yang pertama harus turun tangan,” katanya. (dsm/why)