JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Organisasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik (MPP). 
“Untuk anggaan di awal untuk sarpras itu kurang lebih Rp 1 miliar,” kata Kepala Bagian Organisasi Agustin Eka Wahyuni, Selasa (22/8/2023). 
MPP Jember akan dibuka di gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 206, Kaliwates, Jember. 
Agustin Eka Wahyu mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sarana prasarana tenant pelayanan bagi 6 instansi vertikal, 1 perbankan, dan 12 instansi Kabupaten yang akan membuka layanan MPP. Secara rinci pihaknya mencontohkan akan digunakan untuk pembelian komputer, kursi ruang tunggu, dan sarpras lainya. 
Pihaknya mengalkulasi anggaran Rp 1 miliar belum bisa mengcover kebutuhan MPP, seperti meja tenant yang memadai dan interior keseluruhan. Oleh karenanya, bagian organisasi akan mengajukan anggaran pada RAPBD tahun depan. “Meja tenant, mungkin ada tambahan interior. Kita anggarkan 2024,” tambahnya.  
Meski instansi vertikal membuka layanan di MPP, Eka mengatakan pagu anggaran tetap berasal dari pemda. Berdasarkan aturan yang ada, pembukaan MPP tidak terdapat skema angaran transfer dari pemerintah pusat. 
Sebagai awal, Bagian Organisasi belum berencana melakukan pembangunan gedung baru meski di lokasi DPM-PTSP terdapat lahan kosong. Menurut Eka, pembangunan gedung untuk MPP belum perlu untuk dilakukan mengingat ke depan pelayanan akan berpindah pada layanan digital. 
Terpisah, akademisi Universitas Jember Dr. Adam Muhshi yang sekaligus Tim Ahli Bupati Jember mewanti-wanti agar dibukanya MPP yang dimotori Bagian Organisasi benar-benar sesuai visi besarnya. Terutama menghadirkan pelayanan yang cepat dan mudah. Pihaknya khawatir apabila tidak dipersiapkan secara benar justru bisa menimbulkan suasana pelayanan yang crowded atau penuh sesak tdak terkendali. 
“Dalam bayangan saya ini crowded, maka harus dipersiapkan dengan benar jangan sampai terkesan kejar tayang,” katanya. 
Selain itu, Adam mendorong agar Diskominfo mempercepat terwujudkanya penyelanggaraan pelayanan publik berbasis digital yang menurutnya jauh lebih baik jika bisa diwujudkan. (*/as/why)