JEMBER, TADATODAYS.COM - Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per 1 April batal dilakukan pemerintah pusat. Kabar itu langsung direspons Bupati Jember Muhammad Fawait, dengan mengimbau masyarakat agar tidak euforia berlebihan dan tetap bijak dalam penggunaan BBM.

Pernyataan itu disampaikan Fawait usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Jember, Selasa (31/3/2026). “Saya bersyukur, ini kabar baik. Di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif, Indonesia tidak menaikkan harga BBM,” katanya.

Menurut Fawait, keputusan tersebut cukup strategis, mengingat banyak negara lain mulai menaikkan harga energi akibat tekanan global. Ia bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan yang masih mampu menjaga stabilitas harga BBM.

Meski begitu, ia mengingatkan kondisi ini tidak boleh membuat konsumsi BBM menjadi tidak terkendali, terutama untuk jenis subsidi. “Stok aman, tapi kalau tidak bijak menggunakan, ini bisa memperbesar beban subsidi pemerintah,” ujarnya.

Fawait menegaskan, peran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan energi tersebut. Ia meminta warga mulai membatasi penggunaan BBM yang tidak perlu, termasuk dalam aktivitas sehari-hari.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Jember juga mulai menyiapkan skenario efisiensi di internal pemerintahan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan secara bersama dalam kegiatan dinas. “Nanti kegiatan-kegiatan kita upayakan berangkat bersama. Ini bagian dari penghematan,” katanya.

Selain itu, Pemkab Jember juga menyatakan kesiapan jika sewaktu-waktu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan konsumsi energi, seperti work from home (WFH) atau pembelajaran daring.

“Kami siap kalau ada arahan WFH atau sekolah daring. Tinggal menunggu kebijakan pusat,” ujar Fawait.

Namun, ia memperkirakan kebijakan tersebut, jika diterapkan, tidak akan berlangsung lama dan hanya bersifat situasional.

Isu BBM ini menjadi salah satu perhatian di tengah paparan LKPJ 2025, mengingat stabilitas harga energi dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Pemerintah pusat sudah menjaga dari sisi harga. Di daerah, kita harus jaga dari sisi konsumsi,” katanya. (dsm/why)