BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Efesiensi anggaran tahun 2025 oleh pemerintah pusat yang juga menyasar sektor pendidikan, direaksi tajam, termasuk mahasiswa di Banyuwangi. Senin (17/2/2025) siang, belasan mahasiwa dari BEM Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi berunjuk rasa di DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut pemerintah melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. 

Dalam aksi ini, mahasiswa sempat berorasi di depan gedung DPRD. Mereka mengecam kebijakan pemangkasan anggaran sektor pendidikan. Selain itu, mereka juga membakar ban. Meski jumlah pengunjuk rasa tidak terlalu banyak, polisi tetap melakukan pengamanan ketat.

Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan menjadi tombak pembangunan generasi penerus. Seharusnya anggaran pendidikan ditambah, bukan justru ikut kena gunting.

DEMO: Anggota DPRD Banyuwangi Michael Edy Harianto duduk bersama mahasiswa di tengah jalan depan gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025).

"Pendidikan merupakan infrastruktur dasar. Pendidikan ke depanya merupakan tombak suatu bangsa dan negara untuk generasi tahun 2045," tegas Deni Oktaviano.

Pemangkasan dana pendidikan ini lanjut Deni, akan menimbulkan berbagai masalah. Meliputi berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran. "Nantinya akan menghasapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran," tegasnya.

"Oleh sebab itu, kami bersama mahasiswa lainya menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas," imbuhnya.

Deni menambahkan, mahasiswa menuntut agar anggaran sektor pendidikan diprioritaskan, dan tidak mengalami pemangkasan. Sebab, ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Aspirasi itu dituangkan dalam surat tuntutan, yang kemudian disampaikan kepada DPRD Banyuwangi. Nah, surat tuntutan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, yang menemui para mahasiswa pengunjuk rasa.

Michael menyatakan, semua tuntutan mahasiswa masuk akal. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini ke pemerintah pusat. “Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh, tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

Michael menegaskan, anggota dewan telah menyuarakan nasib guru honorer agar gaji mereka diperhatikan. Sehingga para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

“Kami akan meneruskan ke Presiden. Sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya, kita akan berbicara dengan Bupati,” kata Michael. (azi/why)