Virus Covid-19 tidak hanya membuat panik dunia kesehatan namun juga ekonomi daerah. Sejak wabah Covid-19 menyerang, banyak pengusaha, pegawai dan masyarakat umum sempoyongan. Penyebabnya, karena usahanya macet alias tak berjalan seperti biasa.

Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Di tahun kedua kepemimpinan Bupati Hj. P. Tantriana Sari dan wakil bupati HA. Timbul Prihanjoko masalah ekonomi menjadi yang paling diperhatikan. Tak hanya ikut prihatin dengan kondisi masyarakat, tapi bagaimana menyusun program kebijakan yang mampu menahan laju kemiskinan akibat Covid-19.

Berikut wawancara dengan Bupati Probolinggo soal pemulihan ekonomi pasca Covid-19 :

Bagaimana penanganan perekonomian di Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan, mengingat Kementerian Keuangan saat ini mengatakan Indonesia tengah menghadapi resesi?

Kebijakan dalam penanganan ekonomi di Kabupaten Probolinggo menitikberatkan pada banyak hal. Pertama memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat. Lalu pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Kemudian pemberian stimulus atau subsidi kepada pelaku usaha mikro dan koperasi. Melalui perluasan target atau sasaran, pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan. Serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran.

Optimalisasi atau pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Misal Program KRPL untuk meningkatkan kemandirian dan akses pangan tingkat rumah tangga. Juga pembebasan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Probolinggo. Termasuk penghapusan sanksi administratif PBB P2.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan kondisi perekonomian masyarakatakan semakin lebih baik. Apalagi dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dengan memandang tren selama tiga tahun terakhir dan tren laju inflasi yang masih aman.                

Bagaimana kondisi makro ekonomi Kabupaten Probolinggo saat ini? Apakah siap menghadapi resesi ?

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Probolinggo selama tiga tahun terakhir relatif mengalami kenaikan. Tahun 2017 lalu pertumbuhan sebesar 4,46 persen dan terus naik. Hingga di tahun 2019 kemarin mencetak angka 4,56 persen (Sumber BPS).

Sementara tren laju inflasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2017 laku inflasi masih berada di angka 4,17 persen, namun tahun 2019, turun ke angka 1,99 persen. Artinya secada umum harga-harga komoditas di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi ini, diperkirakan perekonomian di Kabupaten Probolinggo masih cukup prospektif pada 2020, 2021 dan tahun mendatang. Meskipun tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung melemah. Terlebih ada kejadian bencana nonalam pada tahun 2020, yaitu wabah covid-19.

Rasa optimis bisa mengatasi keadaan ini karena kami mihat kondisi makro ekonomi yang relatif stabil. Serta kondisi politik dan situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2020 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 sampai 6,0 persen.

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat bersama Pemkab Probolinggo dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Manfaatkan program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat sebagai pengungkit untuk mengatrol perekonomian.

Jaring pengaman sosial yang bagaimana yang telah disiapkan pemkab untuk menghadapi resesi?

Jaring pengaman sosial atau social safety net dalam rangka penanganan Covid-19 juga disalurkan dalam bentuk program reguler. Terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan pemberdayaan KUBE ,serta Penguatan Pilar Pilar Sosial Masyarakat.

Pilar-Pilar Sosial pada Dinas Sosial : Peningkatan peran serta PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) atau pilar-pilar sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. PSKS dimaksud adalah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), KarangTaruna, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), CSR (Corporate Social Responsibility), dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Jadi semua saya kira cukup komprehensif untuk menstimulus perekonomin. Tentu muaranya adalah kesejahteraan rakyat. (mm/hvn)