JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember mencatat ada 46 ribu laporan kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jember. Kepala Dispendukcapil Jember Isnaini Dwi Susanti mengungkapkan bahwa jumlah itu lebih besar dibandingkan pencetakan KTP baru bagi pemula dan mereka yang memperbarui identitas. 

"Banyak warga yang kehilangan KTP, namun kami juga menemukan ada kasus di mana seseorang mengaku kehilangan KTP padahal masih menyimpannya. Hal ini bisa berpotensi disalahgunakan,” katanya, Kamis (6/3/2025).

Tidak berhenti di situ, Dispendukcapil Jember juga dihadapkan dengan kendala dalam pencetakan KTP akibat terbatasnya jumlah blanko yang diterima dari pemerintah pusat. Blanko yang diberikan setiap bulan tidak selalu mencukupi kebutuhan masyarakat. 

“Blanko KTP ini dicetak oleh dua perusahaan rekanan pemerintah pusat, sehingga jumlah yang dikirim ke daerah terbatas. Setiap bulan, kami tidak bisa langsung mendapatkan blanko dalam jumlah banyak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Santi mengaku di tahun 2024 lalu, Jember pernah menerima 127.000 blanko. Namun, angka ini belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan masyarakat.

Bahkan, menurut data Dispendukcapil, sebanyak 46.000 KTP warga Jember dinyatakan hilang.

Untuk mengatasi keterbatasan blanko, Dispendukcapil Jember menawarkan alternatif berupa "Biodata WNI". Sebuah dokumen resmi yang dicetak di atas kertas HVS dan memiliki fungsi yang sama dengan KTP fisik. 

“Biodata WNI ini sah secara hukum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Beberapa instansi seperti Imigrasi bahkan sudah menerima dokumen ini untuk pengurusan paspor,” jelasnya. 

Santi juga mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga dokumen kependudukan mereka agar tidak mudah hilang atau disalahgunakan.  “Identitas diri itu penting. Kalau KTP hilang, risikonya besar, bisa disalahgunakan untuk berbagai hal. Kami mohon warga lebih berhati-hati,” katanya. 

Dengan keterbatasan blanko yang masih terjadi, pihaknya berharap masyarakat bisa lebih memahami alternatif yang disediakan pemerintah serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga dokumen kependudukan mereka. (dsm/why)