PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Probolinggo sukses menggelar sosialisasi tingkat kabupaten tentang pelaksanaan program RTLH, sanitasi dan air bersih APBD 2024. Kegiatan yang dihadiri Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dan Kajari Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa itu dilangsungkan di Ruang Tengger lantai 4 Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Selasa (19/3/2024).

Sosialisasi tersebut juga dihadiri Asisten 1 Santiyono, Plt Kepala Dinas Perkim Roby Siswanto, para camat dan kepala desa penerima program. Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Pj Bupati Ugas Irwanto. Sedangkan salah satu narasumber sosialisasi adalah Kajari Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa.

NARASUMBER: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, David P. Duarsa menyampaikan materi pada sosialisasi program RTLH.

Pj Bupati Ugas menekankan dalam sambutannya bahwa salah satu tujuan adanya RTLH, sanitasi, dan air bersih ini, kemiskinan turun. Karena salah satu indikator yang diangkat adalah kebersihan. "Termasuk membantu rumah-rumah yang sudah tidak layak. Termasuk kebersihan airnya," terangnya.

Adapun dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Pj Bupati Ugas mengingatkan bahwa program yang Pemerintah Kabupaten Probolinggo support kepada desa, itu sebetulnya perlu dukungan lagi dari pemerintah desa. Ugas menegaskan bahwa anggaran program tersebut bukan untuk digeser-geser lagi. Karena anggarannya terbatas.

"Saya minta betul, kehadiran saya di sini, bagaimana desa itu membantu program yang sudah ada. Dari angka-angka yang sudah ada itu, bagaimana caranya dibantu, bisa dari tenaga, atau material, atau dengan menambah. Sehingga masyarakat yang terbantukan itu kurang puas, biar nanti puas," jelasnya.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan ini harus ada kontribusi dari semua pihak. Kemiskinan adalah masalah utana yang harus diperangi, termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. "Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Sehingga perlu diselesaikan dan dicari jalan keluarnya," tegasnya.

SOSIALISASI: Para peserta sosialisasi program RTLH mengikuti kegiatan dengan khidmat.

Pemkab Probolinggo telah membuat sejumlah kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan tersebut. yaitu program rumah tidak laya huni. Program RTLH ini masih sangat dibutuhkan. Mengingat, masih banyak masyarakat menempati rumah, namun tidak layak huni. " Program ini berbentuk stimulan, dan harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar," ungkapnya.

David juga mengingatkan kepada peserta sosialisasi untuk sama-sama mengawal program RTLH ini. Yakni dengan selalu memberikan informasi terhadap manfaatnya program tersebut di desa-desa masing. program tersebut harus tepat sasaran yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak layak rumahnya.

"Jangan asal tunjuk penerimanya karena faktor kepentingan lainnya. karena hal tersebut akan berakibat saudara sekalian yang tidak baik, dan munculnya indikasi dapat mengarah kepada pidana korupsi,” katanya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mengoptimalkan pemahaman untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu di Kabupaten Probolinggo. "Kami berharap kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat dan memahami dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, sanitasi, dan air bersih di Kabupaten Probolinggo," ujarnya.

LAPORAN KEGIATAN: Plt. Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto melaporkan kegiatan sosialisasi program RTLH.

Roby mengingatkan kepada para peserta sosialisasi bahwa dalam bekerja melayani masyarakat harus dengan tulus dan ikhlas. Apalagi yang dilayani adalah masyarakat kurang mampu. sedagkan target kegiatan air minum Tahun 2024 1767 SR atau Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 21 desa. Kemudian kegiatan sanitasi ditargetkan Tahun 2024 berjumlah 1208 SR yang tersebar di 23 desa. selanjutnya kegiatan RTLH pada Tahun 2024 ada 201 unit yang tersebar di 23 desa.

Adapun metode pengelolaan kegiatan tersebut adalah metode swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) masing-masing di desa. Roby berharap peran dari kepala desa dan camat masing-masing wilayah agar bisa memberikan pengawasan.

"Harapannya kegiatan yang ada di desa bisa berjalan sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang sudah ditetapkan aturannya dengan pengadaan barang jasa yang ada," tegas Roby. (*/hla/why)