JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Jember mencatat ada sekitar 13 ribu data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak lagi valid. Temuan ini merupakan hasil verifikasi dan validasi berlapis yang melibatkan pendamping sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan operator desa.

Kepala Dinsos Jember Akhmad Helmi mengatakan, proses ground check dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penerima bansos memang layak menerima bantuan dari pemerintah.

Salah satu temuan mencolok, kata dia, adalah data penerima yang ternyata sudah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai penerima aktif. “Beberapa keluhan dari warga juga kami terima, misalnya penerima bantuan ternyata sudah meninggal dan belum diganti atau dinonaktifkan. Nah, ini langsung kami tindak lanjuti,” ujar Helmi, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, proses validasi dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari pendamping sosial yang memverifikasi kondisi lapangan, lalu diteruskan ke BPS, hingga akhirnya data diperbarui di pusat data Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos).

Meski bantuan tetap tersedia, namun sasarannya kini diprioritaskan pada 19 sektor penerima, terutama warga yang berada pada desil 1 hingga desil 5 dalam klasifikasi kesejahteraan.

Sedangkan desil 6 ke atas, secara sistem, tidak bisa lagi menerima bantuan kecuali dalam kondisi khusus, seperti tidak memiliki dokumen kependudukan yang padan. “Jika ditemukan warga masih layak tapi datanya nonaktif, bisa dilakukan reaktivasi melalui aplikasi DT-Sen. Mekanismenya lewat musyawarah desa atau kelurahan,” jelas Helmi.

Operator desa dan pendamping sosial berperan penting dalam proses ini. Mereka harus melaporkan data penerima yang tidak sesuai ke pusat, lalu dilakukan pengecekan ulang oleh tim DKS (Data Kesejahteraan Sosial) di lapangan. Selanjutnya, hasilnya dilaporkan kembali ke BPS untuk verifikasi akhir.

Helmi juga mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan aplikasi Cek Bansos, agar bisa mengetahui status bantuannya. “Siapa pun bisa akses. Kalau merasa tidak layak atau belum terdaftar, bisa langsung lapor lewat aplikasi,” katanya. (dsm/why)