PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo sukses menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Rumah Dinas Bupati Probolinggo, Rabu (6/12/2023).

Hadir pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto yang juga membuka kegiatan. Hadir pula Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Fikri Mustofa yang juga narasumber sosialisasi. Berikutnya hadir Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo yang sekaligus memoderatori sosialisasi. Adapun undangan yang hadir adalah para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Pj Bupati Ugas mengatakan, Ombudsman sengaja diundang oleh Pemkab Probolinggo. Pasalnya banyak kekurangan di saat Pemkab Probolinggo melakukan pelayanan-pelayanan untuk publik. Ia mengaku dengan adanya layanan aduan Lapor Kanda, itu sudah maksimal.

PEMBUKAAN: Pj. Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto saat membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

“Artinya untuk urusan puskesmas, silahkan lapor kepada kita, kita cepat kan. Tetapi tadi ada penjelasan dan pencerahan, bahwa itu (Lapor Kanda, red) bukan satu-satunya pilihan. Tetapi bisa yang lain,” terangnya.

Sementara dari inspeksi mendadak (sidak), diketahui bahwa masih banyak OPD belum menyosialisasikan program layanan aduan Lapor Kanda. Sehingga Ombudsman mengingatkan hal tersebut. “Tadi banyak hal-hal teknis yang memang perlu saya perkuat lagi. Karena melayani masyarakat ini tidak pernah berhenti. Sekarang tuntutannya semakin lama semakin betu-betul rumit. Banyak tuntutan, sehingga kita betul-betul dituntut lah. Tetapi bagi kami, ada kekuatan luar biasa dari teman-teman OPD, nawaitunya sama,” tegasnya.

Pj Bupati Ugas akan menindaklanjuti OPD mana yang pelayanannya belum maksimal ke depannya. Sejumlah OPD yang memberikan respon cepat Lapor Kanda medapat reward berupa bingkisan skincare oleh Pj Bupati Ugas. Seperti Dinas Lingkungan Hidup terkait layanan sampah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait layanan jalan, dan Kecamatan Leces terkait galian C.

“Itu salah satu bentuk, biar OPD lain termotivasi. Tadi tidak direncanakan. Saya spontanitas. Dengan begitu kita menghargai upayanya yang betul-betul untuk masyarakat,” jelasnya.

Adapun Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Fikri Mustofa mengaku bersyukur di Kabupaten Probolinggo ada inovasi yang memudahkan masyarakatnya untuk mengakses melalui WhatsApp. Itu suatu hal yang diharapkan dapat memudahkan dan sederhana. Sedangkan di Ombudsman RI, menurut fikri bahwa laporan yang masuk menjadi jarang.

“Khushundzon atau perasangka baik saya. Itu berkat pengelolaan pengaduan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Apakah itu mungkin sebagai dampak dari adanya Lapor Kanda, itu juga bisa jadi khusnudzon kami. Kenapa laporan di Ombusman terkait pelayanan di Probolinggo menjadi sedikit daripada mungkin di kabupaten lain, masuk dalam rangking yang sedikit lah. Mudah-mudahan sebagai dampak dari adanya inovasi pengelolaan aduan yang dikelola Pemkab Probolinggo,” ungkapnya.

Fikri mengaku kehadirannya di Kabupaten Probolinggo dalam rangka berbagi ilmu dengan Pemkab Probolinggo. Terutama ilmu yang didapat di Ombudsman dan bisa sharing pengalaman dari Pemkab Probolinggo yang bisa diambil hikmahnya. “Kesempatan yang baik ini untuk kita sharing berbagai informasi terkait pengalaman pelayanan dan pengelolaan pengaduan,” tegasnya.

Fikri berharap inovasi yang sudah bagus itu bisa dilanjutkan oleh siapapun pimpinan yang akan meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Probolinggo. “Kalau ada sesuatu yang mungkin dinilai mudah, itu bisa dilanjutkan. Jangan mungkin inovasi yang sudah ada, menjadi sia-sia. Karena mungkin ganti lagi, ganti lagi. Untuk penyempurnaan perlu, tetapi, sesuatu yang baik bisa diambil hikmahnya,” jelasnya.

Sejumlah jenis pengaduan diterima di daerah lainnya kepada Ombudsman. Lembaga vertikal diluar pemda juga ada yang dilaporkan. Misalkan subtansi masalah pertanahan. “Contohnya tidak melulu soal kantor pertanahan, itu bisa saja di level desa pada saat mengurus mulai dari surat keterangan dan lain-lain, sampai ke kantor pertanahan, dan irisan-irisan masalahnya. Layanan-layanan di bidang penegakan hukum juga banyak, layanan di pemerintahan daerah juga, merata,” katanya. (*/hla/why)