Diskopumdag Jember Catat Baru 30 Persen Koperasi Kantongi IUSP

Dwi Sugesti Megamuslimah
Monday, 16 Nov 2026 11:33 WIB

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember, Sartini
JEMBER, TADATODAYS.COM - Kepemilikan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) di kalangan koperasi Jember masih tergolong rendah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember mencatat, baru sekitar 30 persen koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengantongi izin tersebut.
Kepala Diskopumdag, Sartini mengatakan, kewajiban memiliki IUSP berlaku bagi koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Ketentuan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
"Kalau dipersentase sudah lumayanlah 30 persen," ujarnya pada Sabtu (14/11/2026) siang.
Dia menjelaskan, angka tersebut dihitung dari koperasi yang melaksanakan RAT, dengan jumlah sekitar 200 lebih. Artinya, persentase itu tidak menggunakan keseluruhan koperasi yang terdaftar di Jember sebagai basis penghitungan.
Menurut Sartini, pengurusan IUSP bukan perkara sederhana. Terdapat 13 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi untuk memperoleh izin tersebut. Salah satu yang kerap menjadi kendala adalah pemenuhan persyaratan peta poligon melalui ATR/BPN.
Dalam prosesnya, kata dia, koperasi harus memiliki dokumen pendukung, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelum memperoleh pertimbangan teknis dari ATR/BPN. Selain itu, pengurus koperasi juga harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilaksanakan Diskopumdag.

"Untuk mendapatkan IUSP itu tidak mudah. Jadi, persyaratannya ada 13 item persyaratan. Banyak yang kadang kala kesulitan, terutama di peta poligon. Pertek yang didapat dari ATR/BPN itu yang agak sulit," jelasnya.
Sartini mengingatkan, kewajiban perizinan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Regulasi juga mengatur batasan kegiatan usaha simpan pinjam, termasuk ketentuan bahwa koperasi hanya boleh melayani anggotanya, bukan masyarakat di luar keanggotaan.
Selain itu, koperasi simpan pinjam harus menjaga struktur permodalannya. Sartini mencontohkan, apabila total aset koperasi mencapai Rp 1 miliar, pinjaman dari pihak ketiga tidak boleh melebihi 40 persen. Dengan demikian, porsi ekuitas harus lebih besar, yakni sekitar 60 persen.
Dia mengakui, sosialisasi mengenai kewajiban IUSP telah dilakukan berulang kali. Namun, sebagian pengurus koperasi dinilai masih menganggap ketentuan tersebut bukan hal yang mendesak untuk dipenuhi.
Diskopumdag, lanjut Sartini, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi bagi koperasi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi yang disebutkannya berupa teguran.
"Kami sebenarnya sudah sosialisasikan berulang-ulang, tapi mungkin mereka abai. Dianggapnya itu tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Padahal, itu regulasi yang harus diikuti dan dipatuhi gerakan koperasi," ujarnya. (dsm/why)

Share to
 (lp).jpg)