PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 resmi menjadi Perda. Perda APBD Kabupaten Probolinggo 2025 disahkan dan diteken bersama pimpinan DPRD dengan Pj Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto dalam rapat paripurna, Kamis (21/11/2024). 

Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo hari itu dihadiri jajaran pimpinan dewan dan segenap anggota, Pj Bupati Ugas Irwanto bersama Pj Sekda Heri Sulistyanto dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Sebelum dilakukan penandatanganan APBD 2025, perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya dibacakan kesimpulan rapat, hingga dicapai persetujuan bersama Raperda APBD 2025 disahkan menjadi Perda APBD 2025.

SINERGI: Pj. Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, bersama segenap pimpinan DPRD berfoto bersama mempererat sinergi dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Ugas Irwanto menyatakan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD yang telah membahas dan mencermati RAPBD 2025. Baik dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, rapat komisi-komisi, rapat badan anggaran, dan pemandangan akhir fraksi-fraksi, serta penandatanganan persetujuan bersama.

“Untuk itu kepada segenap kepala perangkat daerah serta pimpinan BUMD dan BLUD agar mencermati dan menindaklanjuti koreksi serta saran yang telah disampaikan dalam pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang baru saja kita ikuti bersama,” jelasnya.

Sementara postur rancangan APBD Kabupaten Probolinggo 2025 sebagaimana yang telah disampaikan dalam pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD sebagai berikut. Pendapatan daerah secara total ditetapkan sebesar Rp 2.449.248.353.479,00. Belanja daerah pada APBD TA. 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.574.248.353.479,00.

Adapun total defisit APBD sebesar Rp 125.000.000.000,00 yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah, sehingga APBD TA. 2025 mengalami anggaran seimbang.

Setelah persetujuan bersama atas rancangan APBD TA 2025, maka selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. “Apabila terdapat perbaikan atas evaluasi gubernur, maka akan kami sampaikan kembali hasil evaluasi dalam Rapat Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya akan disampaikan kembali hasil perbaikan tersebut kepada gubernur jawa timur guna memperoleh persetujuan penetapan Perda tentang APBD TA. 2025,” tegasnya.

PANDANGAN AKHIR: Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Arief Hidayat, menyampaikan pandangan akhir fraksi, dengan agenda Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran 2025. Sebuah langkah penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma berharap setelah APBD  2025 didok, sesegera mungkin diberikan kepada gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Setelah evaluasi gubernur selesai, jangan lagi terbiasa menyerap anggaran di triwulan akhir.

“Biasakan menyerap anggaran di triwulan awal. Karena ngapain kalau kita bisa menyerap di awal, kok menyerap di akhir. Kalau diserap diawal, itu manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Sama-sama uang itu keluar, lebih baik di awal, masyarakat bisa segera menikmati,” kata Oka.

Menurutnya, mindset selama ini masih cenderung penyerapan di akhir. “Coba sekarang kita lihat, penyerapan di triwulan akhir, ini paling banyak. Maka triwulan satu dan triwulan dua ini kita harus tekan. Makanya, sejak Januari seluruh perencanaannya harus beres semua. Kalau tidak, bulan Maret-April, teman-teman tidak mulai perencanaan. Kalau bisa Januari sudah mulai. Apalagi kalau sudah dok,” ujarnya. (*/hla/why)