JEMBER, TADATODAYS.COM - Warga Perumahan Grand Permata Indah (GPI), Kelurahan Sumbersari, Jember, kembali meluapkan kekecewaannya kepada pihak developer. Setelah lama menunggu hasil rekomendasi dari Pemkab Jember yang tak kunjung keluar, warga akhirnya memasang banner besar di pintu masuk perumahan sebagai bentuk protes.

Banner itu dipasang sejak Senin (16/9/2025) malam. Isinya peringatan keras bahwa kawasan GPI bermasalah. Tertulis di antaranya, perumahan tersebut tidak memiliki jalan utama, tidak memiliki makam, fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) bermasalah, serta drainase yang buruk.

Ketua RT 07 GPI Yus Asmoro mengatakan, aksi tersebut merupakan kesepakatan warga saat rapat. Langkah itu ditempuh karena komunikasi dengan developer buntu dan tindak lanjut dari Pemkab belum ada sejak sidak gabungan enam dinas pada 18 Juli lalu.

“Dari dinas atau Pemkab Jember belum muncul rekomendasi seperti apa. Padahal, setelah sidak 18 Juli itu warga berharap segera ada keputusan. Sampai sekarang masih alot,” ujar Yus, Kamis (18/9/2025).

Menurut Yus, warga sejatinya tak ingin melakukan aksi terbuka. Namun sikap developer yang dianggap tidak kooperatif membuat warga kehilangan kesabaran.  “Nomor saya dan beberapa warga malah diblokir oleh staf developer. Komunikasi tidak dibangun dengan baik. Kantor mereka pun sudah lama tidak ada aktivitas,” ungkapnya.

Yus menegaskan, warga masih menunggu hasil resmi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang berwenang mencabut atau menerbitkan izin. Namun jika pekan ini tidak ada keputusan, warga siap melangkah lebih jauh.

“Kemarin kami sudah minta bantuan Polres Jember, bahkan sudah ditemui Intelkam. Rencananya pihak PT akan dipanggil untuk klarifikasi. Kalau tetap tidak ada hasil, warga siap aksi lebih besar ke kantor PTSP,” tegasnya.

Diketahui, dari sekitar 80 unit rumah di GPI, 80 persen sudah ditempati warga. Namun fasilitas dasar perumahan, mulai dari jalan, drainase, hingga area pemakaman, belum tersedia. Kondisi itu menambah deretan panjang kekecewaan warga yang merasa dirugikan oleh developer. (dsm/why