PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pembangunan Pasar Baru Kota Probolinggo terancam tak selesai. Sebab dana yang semula dianggarkan Rp 19 M kini mengalami refocussing anggaran hingga tersisa Rp 6 M. Padahal, pembangunan Pasar Baru masih jauh dari selesai. Komisi lll DPRD Kota Probolinggo pun menyarankan DPUPR-Perkim untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pembangunan Pasar Baru ditunda.

Hal itu diketahui saat Komisi lll DPRD mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (01/7/2020) sekira pukul 10.30 WIB di Kantor DPRD.

Ketua Komisi lll, Agus Riyanto mengungkap, pembangunan Pasar Baru direncanakan sejak kepempimpinan Walikota, Rukmini. Atau sejak tahun 2017 lalu. Sayang, realisaainya selalu mengalami kendala.

Di tahun 2018 lalu, proyek ini mengalami gagal tender. Sedangkan pada tahun 2019 lalu, dengan anggaran Rp 30 miliar, pembangunan dapat dilaksanakan. Sayang diwarnai ambruknya proyek. Tahun 2020 ini, sedianya pembangunan Pasar Baru dianggarkan Rp 19 miliar, namun mengalami refocussing anggaran akibat covid-19. Anggaran pun turun menjadi 15 miliar dan turun lagi menjadi Rp 6 miliar.

Karenanya, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mempertanyakan apakah anggaran sebesar Rp 6 miliar dapat menyelesaikan pembangunan Pasar Baru.

Menanggapi hal itu, Kepala DPUPR-Perkim Agus Hartadi mengatakan bahwa pembangunan sebesar Rp 6 miliar itu dilakukan secara bertahap. Yaitu di tahun 2020 dianggarkan Rp 2 miliar dan 2021 Rp 4 miliar.

Sontak pernyataan ini mengagetkan anggota Komisi III. Anggota dewan pun menyangsikan jika dengan anggaran sekecil itu pembangunan Pasar Baru bisa sampai selesai. "Kalau pembagunan terkatung-katung begitu apakah akan selesai. Lebih baik anggarkan Rp 20 miliar tapi selesai. Kalau hanya Rp 2 miliar di tahun 2020, buat apa mas," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Agus Hartadi, mengatakan akan menyampaikan saran Komisi lll kepada Walikota. "Ya saya sampaikan ke Walikota dahulu, itukan saran dari komisi lll," ujarnya. (ang/hvn)