JEMBER, TADATODAYS.COM - Kabupaten Jember menempati peringkat 36 dari 38 KKabupaten/kota di Jawa Timur dalam upaya penurunan stunting. Dengan kata lain, Jember peringkat tiga dari bawah dengan skor 96,46. Angka tersebut bahkan di bawah Kabupaten Bangkalan dan Pasuruan.

Hal itu berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penurunan stunting tahun 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pemprov Jatim menilai kinerja Pemkab Jember masih dibawah Kabupaten Bangkalan dengan skor 102,28 dalam aksi konvergensi penurunan stunting.

Dalam penilaiannya, Pemprov Jatim menetapkan delapan indikator aksi konvergensi penurunan stunting. Yakni, master analisis situasi, perencanaan kegiatan, rembuk stunting, peraturan Bupati Jember dalam percepatan penurunan stunting.

Pemprov Jatim juga menilai dari pembinaan pelaku dan pemerintah desa/kelurahan, sistem managemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan reviu kinerja tahunan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Jember Mufid mengaku prihatin. Padahal anggaran untuk percepatan penurunan stunting terbilang fantastis. "Kami sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan atas kinerja Pemkab Jember. Karena dengan hasil penilaian seperti itu menunjukan belum seriusnya menangani stunting," tanggapnya, Rabu (6/11/2024).

Walaupun, kata dia, selama ini pemkab selalu menggembar-gemborkan upaya keseriusannya, tetapi pada kenyataannya hasilnya masih sangat jauh jauh dari harapan masyarakat.

Politisi PKB itu juga menjelaskan, pada beberapa daerah yang menjadi lokus stunting di Jember, pejabat berwenang justru tidak memiliki data. "Ketika data itu diminta, ternyata tidak ada. Ini kan bentuk ketidakseriusan juga. Baik Dinkes maupun DP3AKB penyampaian laporannya juga sangat normatif," urai Mufid.

Oleh karenanya, pihaknya bakal segera memanggil OPD terkait untuk mengkonfirmasi hasil penilaian Pemprov tersebut.  "Terkait hasil evaluasi ini akan kami konfrontir nanti hasilnya seperti apa," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Jember dr Hendro Soelistijono mengaku tidak berani berkomentar soal penilaian Pemprov Jatim atas kinerja Kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting. "Kalau (data) ini ke DP3AKB," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Poerwahjoedi belum memberikan konfirmasi atas hasil penilaian penurunan stunting tersebut. (dsm/why)