JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember bakal mulai menerapkan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat, mulai pekan ini. Kebijakan ini tidak berlaku serentak, melainkan bergilir antar organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, saat ini pemkab masih mematangkan skema teknis sebelum diumumkan resmi ke publik. Pemetaan dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang mengganggu pelayanan masyarakat.

“Sedang kita petakan. Mana yang bisa WFH, mana yang harus tetap masuk. Prinsipnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” ujarnya Selasa (7/4/2026) siang.

Skema ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi, khususnya pengurangan penggunaan listrik di lingkungan pemerintahan. Namun, Fawait menekankan, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan pelayanan atau penghentian program.

“Efisiensi itu bukan meniadakan program. Program kerakyatan tetap jalan, hanya cara kerjanya yang kita tekan supaya lebih hemat,” tegasnya.

Dalam praktiknya nanti, ASN di lingkungan Pemkab Jember akan bekerja secara bergantian antara kantor dan rumah. Pengaturan teknis, mulai dari pembagian shift hingga sistem absensi, masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Fawait mengaku optimistis kebijakan ini bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Ia berkaca pada pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika sistem kerja fleksibel sudah pernah diterapkan secara luas.

“Kita sudah punya pengalaman saat Covid. Sekarang teknologinya juga jauh lebih siap. Jadi saya yakin WFH tidak akan mempengaruhi pelayanan,” katanya.

Dalam waktu dekat, masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi terkait teknis pelaksanaan WFH, termasuk OPD mana saja yang akan menerapkan sistem kerja dari rumah setiap hari Jumat.

Selain WFH, Pemkab Jember juga mulai mendorong langkah efisiensi lain, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu yang diterapkan adalah pola perjalanan dinas bersama bagi ASN, untuk menekan konsumsi BBM yang selama ini cenderung boros. “Berangkat tidak boleh sendiri-sendiri. Harus bareng-bareng, bisa pakai bus atau kendaraan bersama,” ujarnya.

Langkah ini, lanjut Fawait, merupakan bagian dari upaya efisiensi menyeluruh tanpa mengorbankan program pembangunan. Ia mencontohkan, kegiatan seperti “Bunga Desaku” justru tetap digelar bahkan diperkuat sebagai bentuk pelayanan langsung ke masyarakat.

Program tersebut memindahkan layanan publik dari pusat kota ke kecamatan dan desa, mulai dari administrasi kependudukan, pasar murah, hingga layanan sosial lainnya. “Rakyat di desa punya hak yang sama. Tidak hanya yang di kota. Makanya pelayanan kita bawa langsung ke bawah,” katanya. (dsm/why)